JAKARTA, RadarBangsa.co.id — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil pikap asal India untuk kebutuhan operasional PT Agrinas Pangan Nusantara. Penundaan tersebut dinilai penting guna meredam polemik sekaligus memberi ruang bagi kajian kebijakan yang lebih komprehensif.
Menurut Lia, keputusan yang menyangkut pengadaan dalam skala besar perlu dipastikan berbasis kebutuhan yang jelas dan perhitungan matang agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
“Penundaan ini langkah tepat untuk menenangkan situasi. Kebijakan sebesar ini harus berbasis kebutuhan yang jelas dan terukur supaya tidak memicu polemik berkepanjangan,” kata Lia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Sebelumnya, Dasco menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto serta menggelar rapat bersama pihak Agrinas dan sejumlah menteri terkait setelah rencana impor kendaraan tersebut menjadi sorotan publik.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai aspek terkait rencana pengadaan kendaraan operasional bagi program koperasi desa dan kelurahan yang digagas pemerintah. Dasco juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan pesan agar rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India ditunda sementara waktu hingga ada pembahasan lanjutan yang lebih mendalam.
Lia menilai, penundaan tersebut bukan berarti menghentikan rencana pengadaan armada secara permanen. Namun, langkah tersebut menunjukkan sikap kehati-hatian pemerintah dalam memastikan kebijakan publik diambil secara transparan dan akuntabel.
Ia juga mendorong pemerintah untuk membuka kajian secara komprehensif terkait urgensi kebutuhan armada, kesiapan tata kelola distribusi, serta potensi dampaknya terhadap industri otomotif dan tenaga kerja di dalam negeri.
Rencana impor pikap tersebut diketahui berkaitan dengan kebutuhan operasional program koperasi desa/kelurahan yang menjadi bagian dari upaya memperkuat distribusi logistik pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, karena skalanya mencapai lebih dari seratus ribu unit kendaraan, wacana impor tersebut memicu perhatian publik, termasuk dari kalangan legislatif dan pelaku industri dalam negeri.
Lia menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis pemerintah harus mengedepankan kajian yang transparan agar dapat diterima masyarakat luas.
“Kalau kajiannya kuat, keputusan akan lebih mudah diterima publik. Namun jika belum matang, menunda adalah bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar