SUMENEP, RadarBangsa.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Lia Istifhama, S.Sos.I., M.E.I., melaksanakan kegiatan reses di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada Rabu (28/5/2025). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Myze Sumenep dan dihadiri oleh perwakilan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep.
Dalam pertemuan tersebut, isu ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan menjadi pokok bahasan utama. Perwakilan SMSI menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya terkait minimnya perhatian pembangunan di wilayah kepulauan yang selama ini dinilai tertinggal dari segi aksesibilitas dan infrastruktur dasar.
“Potensi Sumenep sangat besar, terutama di wilayah kepulauan. Namun, akses dan infrastruktur masih jauh tertinggal. Kami berharap adanya perhatian serius dari pemerintah pusat melalui peran DPD RI,” ujar salah satu perwakilan SMSI Sumenep dalam forum tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Dr. Lia Istifhama menegaskan komitmennya sebagai wakil daerah untuk menyuarakan berbagai kebutuhan masyarakat, terutama wilayah yang selama ini belum menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional.
“Reses ini menjadi momentum penting untuk mendengarkan langsung suara masyarakat. Sinergi antara media, masyarakat, dan wakil rakyat merupakan elemen kunci dalam mendorong pemerataan pembangunan,” ujar Dr. Lia kepada Radarbangsa.co.id.
Senator yang juga dikenal dengan panggilan Neng Lia ini menyatakan bahwa seluruh masukan yang disampaikan akan dibawa dalam laporan resmi ke DPD RI, sebagai bentuk nyata kerja representatif lembaga. Ia menekankan, meskipun secara kelembagaan dirinya fokus pada bidang sosial, pendidikan, dan pelayanan publik, namun tetap aktif dalam mengawal isu-isu strategis lainnya sesuai aspirasi masyarakat.
Sebagai contoh, ia menyampaikan keberhasilan mendorong kejelasan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024 yang sempat mengalami ketidakpastian. Berkat dorongan dari berbagai pihak termasuk dirinya, pemerintah akhirnya menetapkan jadwal yang pasti.
“Pengangkatan CPNS dimulai pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026. Seluruh instansi diminta untuk menyesuaikan agar tidak terjadi kebingungan teknis di lapangan,” jelasnya.
Dr. Lia menegaskan bahwa keputusan ini penting karena menyangkut masa depan ribuan tenaga honorer di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur.
“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat secara konsisten. Saya percaya, ketika suara rakyat disampaikan dengan tulus dan konstruktif, maka akan ada ruang untuk diperjuangkan,” imbuhnya.
Ia juga menyampaikan harapan agar kegiatan reses ini dapat memperkuat kolaborasi antara wakil rakyat dan insan media dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkeadilan.
“Wilayah kepulauan harus mendapat perhatian yang sama dalam perencanaan pembangunan. Ini bagian dari upaya kita bersama menciptakan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sumenep,” tutupnya
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar