LAMONGAN, RadarBangsa.co.id — Pemerintah Kabupaten Lamongan membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Rabu (21/1/2026), di Aula Gadjah Mada, Lantai 7 Gedung Pemkab Lamongan. Forum ini menjadi tahapan awal krusial dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.
RKPD merupakan dokumen strategis tahunan yang menjabarkan prioritas pembangunan dari RPJMD, memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas, rencana kerja, serta skema pendanaan. Dokumen ini sekaligus menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS APBD dan pedoman kerja seluruh perangkat daerah, sehingga menentukan efektivitas dan sinergi pembangunan.
Untuk Tahun 2027, Pemkab Lamongan menetapkan tema “Percepatan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan.” Tema tersebut akan diimplementasikan melalui 15 program prioritas yang menitikberatkan pada transformasi sosial-ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik.
Program prioritas itu meliputi Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, Pendidikan Perintis, Ramasinta (Pariwisata Ramah dan Terintegrasi), Desa Berjaya, Yakin Semua Sejahtera (YSS), Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula), Prestasi Pemuda dan Olahraga, 100% Pelayanan Publik Berkualitas, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, Lamongan Nyantri, Desa Pintar, dan Lamongan Tangguh. Seluruhnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta keharmonisan sosial secara berkelanjutan.
Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara menegaskan, forum konsultasi publik menjadi ruang strategis untuk menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan. “RKPD berperan sebagai landasan utama penyusunan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaan satu tahun. Dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang dilakukan,” ujar Dirham saat membuka kegiatan yang dihadiri perangkat daerah, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga memetakan sejumlah tantangan pembangunan, antara lain pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan, angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta pertumbuhan angkatan kerja yang belum seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja.
Menanggapi kondisi tersebut, Dirham mendorong perubahan pendekatan pengentasan kemiskinan dari pola bantuan sosial menuju pemberdayaan. “Selain pendataan yang harus ditertibkan, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pola pemberdayaan. Ini lebih efektif mendorong kemandirian dan produktivitas masyarakat,” katanya.
Di akhir forum, Dirham menyampaikan capaian indikator makro 2025, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,81 yang melampaui target 76,50. Pemkab menargetkan IPM meningkat menjadi 77,80 pada 2027, seiring penguatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lamongan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar