SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Layanan pengaduan kekerasan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 terus diperkuat pemerintah sebagai upaya menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai inovasi ini menjadi langkah strategis yang harus dimanfaatkan masyarakat.
Menurut Lia, penguatan SAPA 129 menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan perlindungan yang lebih cepat, responsif, dan terintegrasi bagi korban kekerasan, khususnya di daerah.
Lia menjelaskan, SAPA 129 merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang dirancang untuk memperluas akses pengaduan hingga ke tingkat akar rumput. Layanan ini memungkinkan korban atau masyarakat melaporkan kasus kekerasan secara lebih mudah dan cepat.
Ia menekankan bahwa penguatan sistem ini tidak hanya berfokus pada penerimaan laporan, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pendampingan menyeluruh. Mulai dari aspek hukum, psikologis, hingga dukungan sosial, seluruhnya diupayakan berjalan terpadu.
Selain itu, Lia menyebut kebijakan ini sejalan dengan program prioritas Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, yang menitikberatkan pada perlindungan perempuan dan anak melalui sistem yang lebih responsif dan berbasis data.
“Program SAPA 129 harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan,” ujar Lia, Selasa (24/03/2026).
Ia menambahkan, “Dengan sistem yang lebih responsif dan terintegrasi, masyarakat tidak perlu ragu untuk melapor. Semakin cepat laporan masuk, semakin cepat penanganan dilakukan.”
Penguatan SAPA 129 dinilai penting di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak yang kerap viral di media sosial. Layanan ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam mempercepat respons aparat serta meminimalkan dampak lanjutan terhadap korban.
Lia juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif melakukan sosialisasi agar layanan ini dikenal luas. Sinergi pusat dan daerah dianggap menjadi kunci dalam menekan angka kekerasan secara signifikan.
Dengan optimalisasi SAPA 129, pemerintah diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif. “Jika masyarakat aktif melapor dan pemerintah sigap merespons, maka upaya pencegahan kekerasan akan jauh lebih maksimal,” pungkas Lia.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar