GRESIK, RadarBangsa.co.id – Pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Gresik menghadapi kendala serius akibat keterbatasan anggaran. Anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama menegaskan perlunya perhatian khusus pemerintah untuk mengatasi problem sosial ini.
Kunjungan kerja Ning Lia ke SDN 13 Gresik menyoroti kenyataan bahwa sekolah inklusi hanya mampu menerima lima siswa baru ABK tiap tahun. Menurut Lia, hal ini disebabkan oleh perbedaan skema pendanaan antara Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi. “Sekolah inklusi menjalankan dua model pendidikan sekaligus, reguler dan khusus, tapi pendanaan tidak seimbang. Ini menjadi hambatan nyata bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” kata Lia.
Selain keterbatasan anggaran, posisi sekolah inklusi yang masih berbasis kewilayahan juga menyulitkan akses. Banyak orang tua harus menempuh jarak jauh, bahkan hingga 15 kilometer, menimbulkan risiko keselamatan tinggi bagi anak-anak. “Pendidikan inklusi harus merata. Negara harus hadir untuk memastikan semua anak mendapat haknya,” ujarnya.
Lia menekankan perlunya penguatan BOS bagi sekolah inklusi, pengembangan sekolah berbasis kecamatan, dan pemerataan akses. “Sekolah inklusi telah bekerja luar biasa untuk anak-anak ABK. Negara perlu hadir lebih kuat agar hak pendidikan mereka terpenuhi,” tambahnya.
Lainnya:
- Hardiknas 2026, Bupati Jember Jamin Tunjangan Guru Utuh dan PPPK Tuntas
- Aksi Biru Lamongan Tekan 1.100 Anak Putus Sekolah, Perintis Genjot Akses Pendidikan
- Perintis dan Aksi Biru Lamongan Tekan Anak Putus Sekolah, Ini Dampaknya
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
