NGAWI, RadarBangsa.co.id — Ketimpangan perlakuan antara lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama kembali mencuat. Sejumlah guru madrasah menyuarakan keresahan mereka saat berdialog langsung dengan Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Rabu (7/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para pendidik menyampaikan bahwa ketimpangan kebijakan telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan madrasah. Mereka menilai, berbagai program strategis pemerintah cenderung lebih mudah diakses oleh sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan, sementara madrasah kerap tertinggal.
Salah satu keluhan utama berkaitan dengan distribusi program bantuan pendidikan, khususnya Kartu Indonesia Pintar (KIP). Para guru menilai kuota KIP lebih banyak dialokasikan ke sekolah umum, meskipun madrasah juga menampung siswa dari keluarga kurang mampu. “Kami melayani kelompok masyarakat yang sama, bahkan banyak siswa madrasah berasal dari latar belakang ekonomi rentan. Namun akses bantuannya tidak setara,” ujar salah seorang guru.
Ketimpangan juga dirasakan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Program penguatan sekolah unggul, bantuan perangkat digital, hingga smart TV dinilai lebih mudah mengalir ke sekolah di bawah dinas pendidikan daerah. Sementara itu, madrasah di bawah Kementerian Agama jarang merasakan manfaat serupa.
“Madrasah punya visi yang sama, mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Tapi tanpa dukungan fasilitas yang setara, kami sulit berkembang,” ungkap perwakilan guru lainnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Lia Istifhama menegaskan bahwa negara tidak boleh membedakan layanan pendidikan hanya karena perbedaan struktur kementerian. Menurutnya, seluruh satuan pendidikan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Aspirasi ini penting dan akan saya kawal. Tidak boleh ada diskriminasi kebijakan. Pendidikan di bawah kementerian mana pun harus diperlakukan adil,” kata Lia.
Persoalan lain yang disorot adalah tata kelola sumber daya manusia aparatur sipil negara. Guru madrasah, Royhanna Sayyidah, menilai reformasi birokrasi di Kementerian Agama berjalan lebih lambat dibanding kementerian lain. Ia mencontohkan masih dipertahankannya struktur eselon V, sementara di banyak kementerian sudah disederhanakan hingga eselon IV.
“Ini berdampak pada jenjang karier ASN Kementerian Agama. Kami merasa tertinggal dalam reformasi birokrasi,” ujar Royhanna.
Lia menilai persoalan pendidikan dan SDM tidak bisa dipisahkan. Ia berjanji membawa isu ketimpangan program pendidikan dan reformasi birokrasi tersebut ke tingkat pusat sebagai bahan evaluasi lintas kementerian.
“Kalau kita bicara keadilan pendidikan, maka kebijakannya juga harus setara. Madrasah dan sekolah umum sama-sama aset bangsa dan harus mendapat perlakuan yang sama,” pungkasnya.
Pertemuan itu menjadi ruang penting bagi guru madrasah di Ngawi untuk menyuarakan kegelisahan mereka, sekaligus menumbuhkan harapan agar kebijakan pendidikan nasional ke depan lebih inklusif dan berkeadilan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
