JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Malang memperkuat langkah sinkronisasi program pembangunan nasional melalui audiensi dengan Kementerian PPN/Bappenas RI di Jakarta, Selasa (7/1). Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, memimpin langsung pertemuan yang berfokus pada penguatan sektor pariwisata, perikanan, pendidikan, hingga pembangunan kewilayahan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Audiensi yang digelar di Ruang SS 1 Kementerian PPN/Bappenas itu dihadiri jajaran deputi yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif, pendidikan dasar dan menengah, perikanan dan kelautan, pertanian, serta kewilayahan. Pertemuan ini menjadi bagian dari strategi Kabupaten Malang untuk memastikan program daerah selaras dengan agenda pembangunan nasional dan prioritas Presiden.
“Alhamdulillah, audiensi hari ini berjalan sangat baik. Salah satu kesepakatan penting adalah pengembangan kawasan wisata di Kecamatan Poncokusumo, khususnya Desa Ngadas dan Desa Gubukklakah. Program ini akan segera disodorkan untuk memperoleh Keputusan Presiden,” ujar Lathifah Shohib usai pertemuan.
Selain penguatan destinasi wisata, Kabupaten Malang juga mendorong pengembangan Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, sebagai desa tematik. Konsep ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat identitas kawasan berbasis potensi unggulan desa.
Di sektor perikanan, Wabup Malang menyampaikan bahwa Bappenas akan memproses dua usulan tambahan Kampung Nelayan tahap kedua. “Dua usulan sebelumnya sempat terkendala administrasi. Setelah dari Jakarta, saya akan mengajak Kepala Dinas Perikanan untuk menuntaskan seluruh persyaratan agar segera diajukan kembali. Target kami, pada 2026 Kabupaten Malang memiliki tiga Kampung Nelayan, termasuk Pujiharjo, sehingga sejalan dengan Asta Cita Presiden di sektor perikanan,” jelasnya.
Sementara di bidang pendidikan, Bappenas menyatakan komitmennya untuk mengembalikan bahkan menambah kuota program revitalisasi sekolah di Kabupaten Malang. Sebelumnya, daerah ini terancam kehilangan sedikitnya 77 slot revitalisasi akibat kuota yang tidak terpenuhi. “Bappenas sebagai salah satu pemangku kepentingan program unggulan Presiden akan membantu memastikan kuota tersebut kembali dan diperluas,” kata Lathifah.
Sebagai tindak lanjut, pada awal Februari mendatang Wakil Bupati Malang dijadwalkan membawa Bappeda serta sejumlah OPD terkait untuk melakukan finalisasi teknis dan detail program di Kementerian PPN/Bappenas, guna memastikan implementasi berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
