SIDOARJO, RadarBangsa.co.id — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas setelah 748 orang di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Putat, Tanggulangin, Sidoarjo, terdampak insiden keracunan yang diduga berkaitan dengan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPG Kalitengah, Tanggulangin, yang memasok makanan tersebut disuspend, sedangkan kepala dapurnya dicopot.
Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono datang langsung ke Sidoarjo, Jumat (4/9/2026), untuk mengecek kondisi para korban sekaligus menelusuri penyebab kejadian. Dalam kunjungan itu, BGN menyatakan investigasi akan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
“Kami menyampaikan permohonan maaf kami atas mungkin kelalaian ataupun ketidakpatuhan petugas dapur dalam mengoperasionalkan dapur, sehingga adanya kejadian fatal ini,” kata Trenggono saat berada di Sidoarjo.
Trenggono datang bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi serta lima anggota Tim Kantor Staf Presiden (KSP), yakni Letjen TNI (Purn) Arif Rahman, Letjen TNI (Purn) Alfred Denny Tuejeh, Lindsey Arsari Puteri, Irhamna dan Irhash Ahmady.
Didampingi Bupati Sidoarjo H. Subandi, rombongan lebih dulu meninjau kondisi korban di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo. Mereka kemudian mendatangi Ponpes Manbaul Hikam untuk bertemu pengasuh pesantren dan menggali informasi mengenai rangkaian kejadian.
Dari pemantauan tersebut, kondisi korban dilaporkan terus membaik. Dari 748 orang yang terdampak, sebagian besar telah mendapat perawatan dan diperbolehkan kembali, sedangkan hingga Jumat pagi masih terdapat 22 orang yang menjalani perawatan di sembilan rumah sakit atau fasilitas kesehatan.
“Yang terdampak adalah 740-an. Kemudian sampai dengan pagi ini sudah kembali semua, tinggal 22 di sembilan rumah sakit atau tempat kesehatan. Dan semua sudah dalam kondisi pulih, sudah dalam kondisi baik,” ujar Trenggono.
Setelah memastikan penanganan korban berjalan, BGN mengarahkan perhatian pada dapur yang memproduksi makanan MBG. SPPG Kalitengah dinyatakan tidak boleh beroperasi untuk sementara dan menjalani evaluasi serta investigasi.
“Sementara kita suspend, suspend berat, artinya kita evaluasi, kita adakan investigasi. Kemudian juga kepala dapur kita copot, kita berhentikan,” tegasnya.
Investigasi akan menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya. BGN akan menelusuri apakah kejadian tersebut disebabkan kelalaian, ketidakpatuhan terhadap SOP, atau terdapat unsur kesengajaan dalam pengelolaan makanan.
Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran hukum atau kesengajaan mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan, sanksi yang lebih berat dapat diberikan. Salah satunya berupa penghentian operasional dapur secara permanen.
“Apabila dapur nanti tidak melaksanakan SOP dengan baik, kesengajaan dan ini tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan dari BGN, ya bisa kita suspend permanen,” ujarnya.
Trenggono mengatakan BGN sebenarnya telah memiliki sistem pengawasan terhadap operasional dapur MBG. Pemantauan dilakukan setiap hari, termasuk melalui rapat virtual dengan para penanggung jawab SPPG di berbagai wilayah.
Pengawasan itu mencakup tahapan penerimaan bahan mentah, pemeriksaan kualitas, pencucian, pengolahan, proses memasak hingga makanan didistribusikan dan dibagikan kepada penerima manfaat. Menurut Trenggono, persoalan utama terletak pada pelaksanaan SOP di masing-masing dapur.
“SOP-nya sebenarnya sudah ada, tinggal dilaksanakan tidak di tiap-tiap dapur. Saya yakin dan percaya kalau SOP ini dilaksanakan, itu tidak akan terjadi kejadian,” kata Trenggono.
Sebelumnya, makanan MBG dari SPPG Kalitengah didistribusikan kepada penerima manfaat di kawasan Ponpes Manbaul Hikam. Setelah mengonsumsi makanan tersebut, sejumlah santri mengalami gejala mual, muntah dan pusing hingga harus memperoleh penanganan medis.
Laporan awal menyebut sekitar 1.010 porsi makanan didistribusikan ke lingkungan madrasah di pesantren tersebut. Insiden itu kemudian menyebabkan ratusan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan dan menjalani pemeriksaan serta perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.
Respons cepat pemerintah daerah turut mendapat perhatian BGN. Trenggono menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sidoarjo H. Subandi dan jajaran Pemkab Sidoarjo yang dinilai segera bergerak menangani para korban.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah bertindak cepat, sehingga semuanya tertangani dengan baik. Itu yang utama adalah harus tertangani dengan baik,” ujarnya.
Penanganan korban menjadi prioritas sebelum evaluasi terhadap dapur penyedia makanan dilakukan secara menyeluruh. Kecepatan Pemkab Sidoarjo dalam mengevakuasi korban dan mengarahkan mereka ke fasilitas medis menjadi bagian dari penanganan insiden tersebut.
Pemulihan juga menjadi perhatian Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi. Ia membuka kemungkinan pendampingan psikologis bagi para santri apabila diperlukan, mengingat pengalaman keracunan massal dapat menimbulkan trauma bagi anak-anak.
“Kalau memang pihak pondok pesantren bisa melakukan pendekatan trauma healing untuk anak-anak, alhamdulillah. Tapi seandainya masih membutuhkan, kami siap untuk berkolaborasi agar anak-anak ini siap kembali ke sekolah,” ujarnya.
Di tengah penanganan kasus, Trenggono juga meluruskan informasi mengenai jumlah korban yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan BGN mencatat sebanyak 748 orang terdampak dalam insiden tersebut.
“Enggak ada ribuan. Maksudnya jangan melaporkan statement yang tidak ada jelas datanya. Jadi tidak ribuan. Di sini saja 748,” tegasnya.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar