BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi menegaskan komitmennya menjaga kondusifitas daerah dengan memilih jalur dialog dalam menyampaikan aspirasi. Mereka bertemu langsung dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran DPRD di gedung dewan, Rabu (3/9/2025).
Aliansi ini terdiri dari empat organisasi mahasiswa, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dalam audiensi tersebut, para mahasiswa menyampaikan 14 tuntutan yang meliputi isu nasional maupun lokal.
Ketua PC PMII Banyuwangi, Muhammad Haddad Alwi Nasyafiallah, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan pilihan intelektual.
“Sebagai organisasi intelektual, kami Cipayung Plus Banyuwangi bersepakat bahwa ini adalah cara-cara intelektual yang kami lakukan. Semangat kami menjaga Banyuwangi, kabupaten yang kami cintai,” ujarnya.
Adapun tuntutan yang disampaikan antara lain percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi Polri, reformasi birokrasi, pembatasan masa jabatan DPR, hingga penghapusan tunjangan DPR. Di tingkat lokal, mahasiswa menyoroti isu pendidikan dan pelayanan publik. Semua aspirasi disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan DPRD.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik langkah mahasiswa yang memilih jalur dialog. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan kedewasaan demokrasi.
“Semua ini demi kebaikan Banyuwangi dan masyarakat Banyuwangi. Atas nama pemerintah daerah, kami sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang diusulkan teman-teman dari kelompok Cipayung Plus ini,” kata Ipuk.
Sebagian dari tuntutan mahasiswa dinilai bisa langsung ditindaklanjuti di tingkat daerah. Beberapa program yang menyentuh pendidikan dan pelayanan publik disebut sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah Banyuwangi.
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, juga menyampaikan apresiasinya. Ia menilai mahasiswa telah memberikan contoh cara menyampaikan aspirasi yang konstruktif.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, mana yang menjadi bagian kewenangan daerah maupun yang harus diteruskan ke pemerintah pusat,” tegas Made.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Kapolresta Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Letkol Arh Joko Sukoyo, dan Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso. Kehadiran mereka memperkuat pesan bersama bahwa aspirasi mahasiswa harus menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat tanpa mengganggu stabilitas daerah.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
