SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, hadir dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Jumat (26/9/2025). Dalam forum tersebut, ia menyoroti sejumlah isu penting, mulai dari implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto, keberlanjutan industri media nasional, hingga persoalan pelanggaran hak asasi manusia di daerah.
Dalam keterangannya, Ning Lia memberikan apresiasi terhadap prioritas nasional yang tengah dijalankan pemerintah, khususnya program Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, ketiga program ini dapat memperkuat fondasi pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan kesehatan masyarakat. Namun, ia menegaskan perlunya strategi tambahan agar tenaga kerja Indonesia bisa berdaya saing di kancah internasional.
“Yang pertama tentu saya apresiasi program unggulan Presiden Prabowo. Tetapi penting juga ada langkah konkret bagaimana tenaga kerja kita masuk dalam industri global. Itu sangat krusial,” ujar Ning Lia.
Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap masa depan industri media nasional. Dalam pandangannya, media berperan penting bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar demokrasi. Karena itu, keberlanjutan media harus dijamin melalui kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada jurnalis dan perusahaan media.
“Kemarin bersama rekan-rekan media, kita membahas bagaimana industri media bisa berkelanjutan. Jangan sampai justru kita banyak mendukung industri global milik negara lain. Salah satu usulan saya adalah relaksasi pajak, misalnya penghapusan PPh untuk jurnalis dan penghapusan PPN untuk iklan,” paparnya.
Dalam isu hak asasi manusia, Ning Lia menekankan pentingnya keterbukaan ruang pengaduan di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Ia menilai pelanggaran HAM bukan hanya berkaitan dengan kasus sosial dan politik, tetapi juga terjadi dalam ranah ketenagakerjaan.
“Kasus penahanan ijazah, karyawan yang bekerja di luar jam kerja tapi tidak mendapat uang lembur, itu jelas pelanggaran HAM. Bahkan profesi tertentu seperti notaris pun perlu dikawal agar tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ning Lia juga menyoroti aspek kesejahteraan guru dalam program Sekolah Rakyat. Menurutnya, tenaga pendidik yang mengabdi di sekolah berbasis boarding school kerap menghadapi beban ganda, sehingga diperlukan kebijakan penempatan yang mempertimbangkan domisili.
“Guru-guru di Sekolah Rakyat mengabdi untuk anak-anak dari keluarga pra-sejahtera. Beban pengabdian mereka sudah besar, jangan ditambah lagi dengan penempatan yang jauh dari tempat tinggal. Minimal ada kebijakan yang menyesuaikan domisili,” jelasnya.
Sementara itu, untuk program Makan Bergizi Gratis, Ning Lia menekankan perlunya sistem pengawasan yang ketat agar pelaksanaan di lapangan tidak menyimpang. Menurutnya, kesalahan teknis harus dipilah dengan cermat agar tidak langsung menggerus kepercayaan terhadap program.
“Perlu pengawasan ketat. Jika ada kasus keracunan, jangan buru-buru menyalahkan programnya secara total. Bisa jadi ada oknum di lapangan yang bermain. Jadi pengawasannya yang harus diperkuat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Ning Lia dikenal sebagai tokoh muda perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dari Jawa Timur. Dengan latar belakang akademisi sekaligus aktivis sosial, ia kerap menyuarakan isu pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Kehadirannya di Bimtek HAM ini menegaskan peran strategisnya dalam mendorong tata kelola yang lebih humanis dan berkeadilan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar