JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kembali menjadi bagian dari diskusi ketatanegaraan. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama atau Ning Lia, membawa isu tersebut ke ruang publik dengan menekankan pentingnya kesinambungan pembangunan ketika terjadi pergantian pemerintahan.
Pandangan itu disampaikan Ning Lia dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Probolinggo pada September 2026. Di hadapan generasi muda, ia mengaitkan PPHN dengan kebutuhan menjaga agenda strategis negara agar pembangunan tidak berhenti atau berubah arah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
“Jangan sampai ketika berganti presiden, pembangunan yang sudah dirancang kemudian tidak dilanjutkan. Di situlah pentingnya PPHN,” ujar Ning Lia.
Dalam pandangannya, PPHN perlu ditempatkan secara tepat di tengah sistem perencanaan pembangunan yang sudah berjalan. Indonesia saat ini memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 melalui UU Nomor 59 Tahun 2024.
Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan RPJPN.
Secara sederhana, Ning Lia menggambarkan PPHN sebagai haluan strategis negara yang berjalan berdampingan dengan sistem perencanaan pembangunan melalui RPJPN dan RPJMN.
Namun, hubungan PPHN dengan sistem perencanaan yang sudah ada masih menjadi bagian dari diskusi mengenai desain hukum dan kelembagaan. Dalam bahan tersebut disebutkan, PPHN belum menjadi instrumen hukum tersendiri yang berlaku sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
Ning Lia kemudian mencoba membawa pembahasan yang bersifat teknokratis tersebut lebih dekat dengan masyarakat, terutama generasi muda. Latar belakang pendidikan dan aktivitasnya disebut bersinggungan dengan komunikasi, ilmu sosial, kajian Islam, ekonomi syariah, serta kegiatan sosial.
Pada periode 2024–2029, Ning Lia tercatat sebagai anggota DPD RI. Dalam bahan yang diberikan, ia disebut memperoleh 2.739.123 suara dan menjadi peraih suara terbanyak perempuan nonpetahana se-Indonesia.
Dalam pembahasan PPHN, Ning Lia juga mengaitkan kesinambungan pembangunan dengan partisipasi anak muda dalam kehidupan demokrasi.
“Saya ingin generasi yang lebih muda dari saya lebih proaktif mengambil peran, harus lebih speak up,” ujar Ning Lia.
Menurutnya, pembangunan nasional memiliki cakupan yang melampaui satu periode pemerintahan. Infrastruktur, sumber daya manusia, transformasi ekonomi, ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan hingga pembangunan wilayah membutuhkan kesinambungan lintas waktu.
“Pembangunan jangka panjang merupakan agenda negara yang dampaknya akan dirasakan lintas pemerintahan dan lintas generasi,” katanya.
Di sisi lain, pergantian pemerintahan tetap menjadi bagian dari proses demokrasi. Pemerintah baru memiliki mandat untuk membawa visi, program, dan kebijakan baru. Karena itu, pembahasan PPHN juga menyentuh kebutuhan mencari batas antara agenda strategis negara yang berkelanjutan dan program pemerintahan yang dapat berubah sesuai mandat politik hasil pemilu.
Dalam konteks tersebut, Ning Lia menerjemahkan PPHN sebagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat: bagaimana pembangunan yang telah dimulai dapat tetap memiliki arah ketika kepemimpinan nasional berganti.
Pembahasan itu juga berkaitan dengan kepentingan generasi muda. Keputusan pembangunan hari ini akan berpengaruh terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, lingkungan, infrastruktur, ketahanan pangan hingga peluang ekonomi pada masa mendatang.
Karena itu, literasi ketatanegaraan dinilai menjadi bagian penting dalam demokrasi. Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu memahami bagaimana kebijakan dibentuk, bagaimana arah pembangunan ditentukan, serta bagaimana publik dapat ikut mengawalnya.
Pembahasan PPHN pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan dokumen atau rumusan ketatanegaraan, tetapi juga menyangkut bagaimana arah pembangunan jangka panjang Indonesia dirumuskan, dijalankan, dan dievaluasi tanpa menghilangkan ruang demokratis bagi pemerintahan hasil pemilu.
“Sebagian pembangunan yang dirancang hari ini bukan hanya untuk mereka yang sedang memegang jabatan, tetapi juga untuk generasi yang akan menerima hasilnya di masa depan,” kata Ning Lia.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar