MAKASSAR, RadarBangsa.co.id — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, M.E.I., mengingatkan pemerintah agar pengembangan Sekolah Lapang Desa Inklusif memiliki pembagian peran yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan program kementerian maupun lembaga lain.
Pesan tersebut disampaikan Ning Lia dalam kunjungan kerja Komite I DPD RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (21/9/2026).
Ia menyambut positif gagasan pengembangan desa inklusif, tetapi menilai skema pelaksanaannya perlu diperjelas agar program yang memiliki sasaran serupa tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Sekolah untuk desa inklusif merupakan gagasan yang sangat menarik. Namun, skemanya perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program kementerian lain, seperti PKH, Sekolah Rakyat, dan program sosial lainnya,” ujar Ning Lia.
Menurutnya, harmonisasi antarlembaga menjadi bagian penting agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif. Tanpa koordinasi yang kuat, program dengan tujuan serupa berpotensi menyasar kelompok yang sama, sementara warga lain yang membutuhkan belum tentu memperoleh akses.
Ning Lia juga menekankan bahwa desa inklusif harus membuka ruang partisipasi yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, kelompok rentan, serta warga yang selama ini belum banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Karena itu, pelaksanaan program tidak cukup hanya berhenti pada pelatihan. Menurut Ning Lia, kegiatan tersebut perlu terhubung dengan perencanaan dan penganggaran desa agar kebutuhan kelompok rentan benar-benar masuk dalam kebijakan pembangunan.
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Friendy Sihotang, menjelaskan pemerintah mengembangkan Sekolah Lapang Desa Inklusif melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa atau P3PD.
Program tersebut direncanakan dilaksanakan di 448 desa yang tersebar di 56 kabupaten dan 22 provinsi, terutama di wilayah tengah dan timur Indonesia, dengan melibatkan organisasi nonpemerintah sebagai mitra.
“Desa inklusif membuka peluang bagi setiap warga desa, terutama kelompok marginal dan rentan, termasuk perempuan, untuk memperoleh kesempatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa,” kata Friendy.
Program peningkatan kapasitas perempuan antara lain mencakup pelatihan berbicara di depan umum, sosialisasi pola pengasuhan anak, pencegahan perkawinan anak, serta penguatan partisipasi perempuan dalam forum desa.
Materi lainnya meliputi kepemimpinan perempuan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan UMKM, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, hingga pemenuhan gizi keluarga melalui program Kebun Gizi bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas.
Ning Lia menilai substansi program tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. Namun, keberhasilannya menurut dia perlu dilihat dari perubahan nyata di tingkat desa, termasuk meningkatnya keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam musyawarah desa, terbukanya akses ekonomi, serta masuknya kebutuhan mereka dalam dokumen perencanaan pembangunan.
“Programnya harus saling melengkapi dan berjalan selaras. Tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh warga desa memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya.
Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komite I DPD RI Ade Yuliasih tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPD RI Bahar Buasan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Muh Saleh, serta jajaran anggota Komite I DPD RI.
Melalui Sekolah Lapang Desa Inklusif, pembangunan desa diharapkan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial, kesetaraan gender, dan partisipasi seluruh kelompok masyarakat.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar