JAKARTA, RadarBangsa.co.id — Kekhawatiran atas kualitas demokrasi Indonesia kembali mencuat setelah Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Demokrasi Indonesia dan Ancaman Slipping Down Pascareformasi” pada Rabu, (03/12/2025), di Jakarta. Forum yang diikuti para anggota MPR RI, akademisi, serta pakar politik ini menyoroti sinyal kemunduran demokrasi dua dekade setelah reformasi, yang dinilai semakin terasa di tengah mahalnya biaya politik, merosotnya kualitas representasi, serta lemahnya literasi politik publik.
Diskusi berlangsung intens dengan serangkaian paparan, sanggahan, dan dialog antar peserta. Forum menekankan bahwa tantangan demokrasi tidak semata-mata bersifat prosedural, tetapi juga menyangkut substansi kehidupan politik yang memengaruhi arah pembangunan nasional jangka panjang.
Ketua Kelompok I BP MPR RI, Prof. Yasonna H. Laoly, membuka forum dengan penegasan bahwa gejala slipping down democracy—penurunan kualitas demokrasi meski struktur politik tampak stabil—menjadi fenomena yang tidak boleh dianggap sepele.
“Jika kualitas demokrasi menurun, maka yang terancam bukan hanya dinamika politik, tetapi juga keberlanjutan kehidupan berbangsa dalam jangka panjang. Kita tidak boleh menganggap stabilitas semu sebagai tanda demokrasi yang sehat,” ujar Yasonna.
Menurutnya, posisi Badan Pengkajian MPR RI yang tidak terikat fraksi membuat lembaga ini dapat menyusun rekomendasi kebijakan secara objektif, termasuk terkait penguatan sistem ketatanegaraan dan arah demokrasi bangsa ke depan.
Pakar politik Prof. Burhanuddin turut memaparkan gambaran buram demokrasi Indonesia saat ini. Ia menyoroti mahalnya biaya politik yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan biaya pemilu dan kontestasi politik tertinggi ketiga di dunia.
“Ini ironi bagi demokrasi yang mengedepankan vox populi, vox dei. Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah elite dan publik benar-benar melihat demokrasi sebagai instrumen bernegara atau justru sebagai arena transaksi kekuasaan?” ungkapnya.
Burhanuddin menilai perlunya desain pendidikan politik yang lebih sistematis untuk mendorong rasionalitas pemilih di tengah derasnya arus pragmatisme dan penetrasi media sosial. Menurutnya, tanpa peningkatan literasi politik publik, demokrasi rentan terjebak dalam politik uang dan kontestasi yang dangkal.
Sejumlah isu strategis turut mengemuka dalam diskusi, mulai dari meningkatnya praktik politik uang, merosotnya kualitas representasi, hingga rendanya partisipasi publik dalam Pilkada serentak. Peserta FGD juga mempertanyakan relevansi kebijakan ambang dukungan calon kepala daerah yang dinilai tidak lagi mencerminkan semangat perluasan partisipasi.
Beberapa anggota mengusulkan agar skema dukungan calon kepala daerah diubah dari konsep “minimal” menuju “maksimal”, sehingga publik memiliki lebih banyak ruang demokratis untuk mendorong calon terbaik.
Isu penguatan haluan negara melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) turut mengemuka sebagai respons atas kritik bahwa pembangunan nasional kerap berubah sesuai pergantian pemerintahan. Para peserta menilai bahwa ketiadaan grand design pembangunan membuat banyak program jangka panjang tidak berkelanjutan.
Wacana amandemen UUD kembali mencuat, terutama terkait kebutuhan menghadirkan dokumen haluan negara yang bersifat mengikat agar arah pembangunan tidak terus-menerus dikendalikan rivalitas politik jangka pendek.
FGD tersebut menjadi rangkaian upaya Kelompok I BP MPR RI dalam menyiapkan rekomendasi penguatan demokrasi yang lebih substantif, memperbaiki kualitas representasi politik, serta memastikan pembangunan nasional berjalan inklusif dan konsisten dengan RPJMN serta program strategis nasional.
“Dengan pendekatan kenegarawanan, MPR RI melalui Badan Pengkajian berupaya memperkuat fondasi demokrasi Indonesia agar tetap substantif, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman,” tegas Yasonna.
Di sesi tanggapan, anggota MPR RI dari DPD, Dr. Lia Istifhama, menilai peringatan mengenai slipping down democracy sebagai isu fundamental yang perlu disikapi serius.
“Jika Prof. Yasonna menyampaikan adanya ancaman kemunduran demokrasi, ini bukan isu ringan. Relevansinya sangat besar bagi keberlanjutan demokrasi dan perlu menjadi perhatian lintas lembaga,” ujar politisi yang akrab disapa Ning Lia.
Ia juga mengapresiasi paparan Prof. Burhanuddin yang menyoroti dominasi politik uang dan tantangan kedaulatan rakyat dalam Demokrasi Pancasila. Ning Lia mempertanyakan apakah elite politik telah menempatkan demokrasi sebagai pilar kehidupan berbangsa, terutama di era yang sarat pragmatisme dan distraksi digital.
“Bagaimana demokrasi mampu mendorong pendidikan politik yang membuat pemilih lebih rasional? Ini pekerjaan besar yang tidak bisa ditunda,” katanya.
Terkait isu Pilkada langsung, ia mengusulkan pentingnya mengevaluasi skema dukungan partisipasi.
“Apakah skema maksimal dukungan dalam Pilkada perlu dipertimbangkan sebagai stimulus bagi meningkatnya partisipasi politik masyarakat?” ujarnya.
Menanggapi tingginya biaya politik yang tidak sebanding dengan kualitas representasi, Ning Lia menyebut fenomena tersebut sebagai “tamparan demokrasi” yang harus disikapi secara serius, bukan hanya di level wacana, tetapi juga melalui reformasi regulasi.
Ia juga menyinggung kembali urgensi PPHN dan relevansinya dengan amandemen UUD. Menurutnya, pembangunan nasional membutuhkan konsistensi dan arah yang jelas.
“Kita ingin pembangunan tidak terjebak chauvinisme politik. Sinergi antara hasil kontestasi dan peta politik nasional harus dijaga agar tidak ada pihak yang tertinggal, termasuk daerah pascakontestasi,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar