JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin kembali mencuat dalam rapat kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Sosial (Kemensos) di Senayan, Selasa (23/9/2025). Dalam forum tersebut, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia, menyuarakan pentingnya agar skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditanggung langsung oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah itu bukan hanya sekadar solusi teknis, melainkan strategi fundamental untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di berbagai daerah. Ia mencontohkan Kabupaten Magetan, yang saat ini baru mampu mencapai 78 persen kepesertaan JKN. Capaian tersebut terhambat oleh penonaktifan sekitar 6.800 peserta PBI Daerah, mayoritas berasal dari kelompok masyarakat miskin yang mengidap penyakit kronis maupun katastropik.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jangan sampai warga miskin yang sakit justru kehilangan akses layanan hanya karena kendala teknis. Pemerintah pusat harus hadir mengambil alih pembiayaan PBI daerah agar target UHC bisa tercapai,” tegas Ning Lia dalam forum resmi tersebut.
Senator muda asal Jawa Timur itu menjelaskan, bila pembiayaan PBI diambil alih pemerintah pusat, daerah akan memiliki ruang fiskal lebih luas untuk menambah kepesertaan baru. Hal ini, menurutnya, penting agar Magetan tidak tertinggal dari daerah tetangga seperti Ponorogo dan Ngawi, yang sudah berhasil mencapai cakupan UHC 100 persen.
“Kalau PBID bisa ditanggung pusat, Magetan bisa menambah kepesertaan baru. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan karena keterbatasan anggaran daerah,” jelasnya, seraya menyinggung bahwa dukungan pusat adalah kunci pemerataan.
Selain fokus pada isu kesehatan, Ning Lia turut menyoroti pentingnya investasi jangka panjang melalui pendidikan. Ia menyinggung keberadaan Sekolah Rakyat (SR) yang banyak dihuni siswa dari keluarga miskin kategori Desil 1 dan 2, mayoritas tinggal di asrama. Menurutnya, kualitas pembelajaran di SR masih terkendala keterbatasan tenaga pengajar, di mana sebagian guru harus mengajar jauh dari domisili mereka.
“Mencari guru untuk SR tidak mudah. Padahal peran mereka bukan sekadar mengajar, tapi juga menjadi orang tua pengganti bagi siswa. Karena itu, penempatan guru yang lebih dekat dengan domisili sangat penting untuk menjaga kualitas pembelajaran,” kata Ning Lia.
Ia juga mengingatkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang mencapai lebih dari 2,3 juta orang. Sementara itu, fasilitas rehabilitasi yang dikelola Kemensos baru berjumlah 30 sentra. Kondisi ini dinilainya belum sebanding dengan skala persoalan, sehingga diperlukan strategi baru agar layanan rehabilitasi sosial lebih merata dan mudah diakses.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, memastikan pemerintah terus memperkuat kebijakan perlindungan sosial di tahun 2025. Ia memaparkan sejumlah alokasi anggaran besar, antara lain Program Sembako Rp43,86 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun, Program Permakanan Rp1,48 triliun, serta YAPI sebesar Rp705,6 triliun.
“Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPD RI untuk memastikan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran,” ujar Agus.
Agus juga menyoroti peran penting Sekolah Rakyat dalam memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, SR tidak hanya menyelenggarakan pendidikan formal, tetapi juga menyediakan program asrama dengan pendekatan karakter, spiritualitas, cinta tanah air, hingga penguatan bahasa. “Setiap Sekolah Rakyat harus memiliki kurikulum menyeluruh yang meliputi intrakurikuler, kokurikuler, hingga ekstrakurikuler. Kemensos berkomitmen memperluas pembangunan sekolah ini di berbagai daerah,” jelasnya.
Diskusi hangat antara senator dan pemerintah pusat tersebut menegaskan satu hal: perlindungan sosial, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun penanganan narkoba, menjadi tantangan serius yang membutuhkan sinergi lintas lembaga. Seperti disampaikan Ning Lia, “UHC adalah fondasi. Kalau hak kesehatan masyarakat terjamin, mereka bisa lebih produktif dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.”
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar