KOTA BATU, RadarBangsa.co.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu meraih penghargaan sebagai juara pertama dalam kategori pengelolaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Batu, Nurochman, di Graha Pancasila, Selasa (12/8/2025).
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja DPUPR yang dinilai konsisten menjalankan visi dan misi Pemerintah Kota Batu, khususnya program unggulan Mbatu SAE (Madani, Berkelanjutan, Agrokreatif, Terpadu, Unggul, Sinergi, Akomodatif, dan Ekologis). Menurut Nurochman, peran DPUPR bukan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Prestasi ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. DPUPR adalah bagian penting dalam mewujudkan program strategis Pemkot Batu demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nurochman.
Kepala DPUPR Kota Batu, Alfi Nurhidayat, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterima. Ia menegaskan, capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim di DPUPR.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Alfi.
Seiring dengan penyerahan penghargaan, Pemkot Batu juga menggelar sosialisasi teknis penggunaan sistem e-katalog versi 6. Kegiatan ini menghadirkan tim ahli Wali Kota Batu, Budi Santoso, serta konsultan pengadaan barang dan jasa, Rachmad Coo SAE.
Budi menjelaskan, sosialisasi ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis penggunaan e-katalog, tetapi juga akan dilanjutkan dengan pelatihan yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Wali Kota Batu mendorong agar pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dapat membuka peluang lebih luas bagi UMKM, sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.
Selain itu, Budi menambahkan bahwa keberhasilan penguatan ekonomi juga bergantung pada kualitas kelembagaan, pembangunan sarana dan prasarana, serta perluasan kemitraan bisnis. Upaya tersebut, menurutnya, membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan sektor nonpemerintah.
“Target akhirnya adalah pencapaian pembangunan yang maksimal sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” pungkasnya.
Lainnya:
- Tekan Stunting, Bangkalan Genjot Tanam Padi Biofortifikasi Kaya Zat Besi
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
Penulis : wanto
Editor : Zainul Arifin
