TANGSEL, RadarBangsa.co.id – Forum diskusi tentang penguatan demokrasi kembali mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Pengkajian MPR RI di Tangerang Selatan, Banten. Dalam forum tersebut, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyoroti fenomena “politik saudagar” yang dinilai berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi Indonesia.
FGD yang berlangsung di Swiss-Belhotel Serpong itu menghadirkan sejumlah akademisi, pengamat politik, serta anggota parlemen untuk membahas tantangan demokrasi Pancasila di tengah dinamika politik kontemporer.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan pengamat politik, di antaranya Rocky Gerung dan Robertus Robet. Sementara dari unsur parlemen hadir sejumlah anggota DPR dan DPD RI.
Ketua Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna H. Laoly, menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada implementasi dan praktik demokrasi dalam kehidupan politik.
Menurutnya, sejak era reformasi 1999 Indonesia telah menjalani proses panjang dalam membangun sistem demokrasi yang lebih matang. Berbagai regulasi, termasuk undang-undang pemilu, telah disusun untuk memperkuat kedaulatan rakyat dalam sistem politik nasional.
“Penguatan demokrasi bukan sekadar soal undang-undang. Yang terpenting adalah bagaimana praktik demokrasi itu dijalankan secara konsisten dan menjaga keseimbangan sistem checks and balances,” ujar Yasonna dalam forum diskusi tersebut.
Ia menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan menghimpun perspektif akademik agar kajian Badan Pengkajian MPR RI semakin komprehensif. Hasil diskusi diharapkan menjadi referensi dalam melihat arah perkembangan demokrasi Indonesia ke depan.
Dalam forum tersebut juga muncul kekhawatiran mengenai fenomena “slipping down democracy”, yakni kondisi ketika kualitas demokrasi menurun meskipun sistem politik secara formal terlihat stabil. Menurut Yasonna, isu tersebut perlu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menanggapi isu tersebut, anggota DPD RI Lia Istifhama menilai peringatan mengenai potensi kemunduran demokrasi tidak boleh dipandang sebagai persoalan ringan.
“Jika disampaikan adanya ancaman kemunduran demokrasi, maka ini bukan persoalan kecil. Relevansinya sangat besar bagi masa depan demokrasi kita,” ujar senator yang akrab disapa Ning Lia itu.
Ia juga menyoroti tingginya biaya politik dalam kontestasi demokrasi yang kerap tidak sebanding dengan kualitas representasi politik yang dihasilkan.
Menurutnya, fenomena pragmatisme politik tidak terlepas dari budaya immediacy atau kecenderungan masyarakat yang mengharapkan hasil cepat dari pemimpin melalui program-program yang memberi manfaat langsung.
Ning Lia menjelaskan bahwa pola tersebut berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik yang belum sepenuhnya stabil. Dalam situasi tersebut, masyarakat sering menilai kinerja pemimpin berdasarkan manfaat jangka pendek yang dapat dirasakan secara langsung.
Namun ia mengingatkan, pragmatisme politik yang berlebihan berpotensi mendorong praktik “politik saudagar”, yaitu transaksi kepentingan dalam proses politik yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi.
“Bagaimana mewujudkan demokrasi yang sesuai nilai Pancasila sekaligus memastikan kedaulatan rakyat membawa kemaslahatan bagi bangsa, di tengah pragmatisme politik dan pola politik saudagar,” ujarnya.
Karena itu, Lia menegaskan pentingnya menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki jiwa kenegarawanan dalam sistem demokrasi. Menurutnya, pemimpin tidak semata mengejar kekuasaan, tetapi juga harus memikirkan masa depan negara dan generasi berikutnya.
“Yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah pemimpin yang berpikir untuk negara dan generasi berikutnya, bukan sekadar memikirkan kekuasaan,” tegasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar