SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Kelompok 3 Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar focus group discussion (FGD) tentang desentralisasi dan penguatan otonomi daerah di Surabaya, Selasa (10/2/2026). Forum ini menyoroti perlunya kebijakan otonomi yang adaptif guna mendorong pemerataan kesejahteraan dan menekan ketimpangan antarwilayah.
FGD dihadiri anggota Kelompok 3 Badan Pengkajian MPR RI, yakni Maman Imanul Haq, Kamrussamad, I Wayan Sudirta, Lia Istifhama, dan Sigit Purnomo. Sejumlah akademisi dan pakar turut menjadi narasumber, di antaranya Prof. Bagong Suyanto, Prof. Nunuk Nuswardani, serta Indah Dwi Qurbani.
Diskusi mengerucut pada penguatan kerangka hukum desentralisasi agar implementasi otonomi daerah lebih efektif menjawab persoalan kemiskinan, kesenjangan fiskal, dan ketimpangan pembangunan.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan desentralisasi tidak cukup dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan administratif, melainkan harus memperkuat kemandirian lokal.
“Desentralisasi harus mampu menjawab persoalan kemiskinan, termasuk kemiskinan kualitas. Regulasi tidak bisa disamaratakan karena kesiapan mentalitas dan kondisi tiap daerah berbeda,” ujar senator yang akrab disapa Ning Lia.
Ia menilai pelaksanaan sejumlah regulasi otonomi masih memunculkan dampak yang timpang. Beberapa daerah mencatat peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara wilayah lain belum merasakan manfaat optimal.
Karena itu, Lia mendorong formulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah, termasuk mengakomodasi hukum adat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta kearifan lokal.
“Tema hukum adat dan otonomi daerah penting untuk terus dikaji bersama demi kepentingan pembangunan nasional,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Prof. Nunuk Nuswardani yang menyoroti kesenjangan sosial melalui indikator ketimpangan. Menurutnya, desain program pembangunan harus berbasis evaluasi lapangan.
“Bantuan harus disesuaikan dengan potensi dan kebiasaan masyarakat setempat agar benar-benar meningkatkan taraf hidup,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Bagong Suyanto menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan desentralisasi dengan dinamika sosial di daerah agar tidak menimbulkan ketergantungan fiskal.
Ketua diskusi, Maman Imanul Haq, berharap hasil FGD menjadi rujukan strategis bagi Badan Pengkajian MPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan.
“Sehingga dapat mendorong pembangunan yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Lainnya:
- Tekan Stunting, Bangkalan Genjot Tanam Padi Biofortifikasi Kaya Zat Besi
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
