SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung memantau pelayanan verifikasi dan validasi data Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di sejumlah SMA negeri di Surabaya. Di tengah proses yang dipadati calon murid dan orang tua, ia menegaskan satu hal: jalur penerimaan harus berjalan tertib, transparan, dan benar-benar memberi akses pendidikan yang seluas-luasnya.
Pemantauan dilakukan di SMA Negeri 1 Surabaya dan SMA Negeri 2 Surabaya pada Senin (1/6), lalu dilanjutkan ke SMA Negeri 5 Surabaya dan SMA Negeri 9 Surabaya pada Selasa (2/6). Dari rangkaian peninjauan itu, Khofifah melihat langsung bagaimana proses verifikasi dijalankan dengan sistem jadwal yang lebih teratur dibanding tahun sebelumnya.
“Saya rasa ini menjadi referensi yang kuat. SMA komplek ini mengintegrasikan 4 unit SMA-SMA yang menjadi banyak harapan dari calon-calon murid untuk bisa diterima di sekolah ini,” kata Khofifah.
Menurut dia, penataan layanan yang lebih rapi menjadi kunci agar proses tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ia menyebut kapasitas ruang verifikasi di sekolah-sekolah yang ditinjau cukup longgar, sehingga antrean bisa diatur lebih manusiawi.
“Kita bisa melihat bahwa ruangan tempat verifikasi cukup longgar. Antriannya cukup teratur dan kapasitasnya yang disiapkan cukup. Sehingga tidak ada antrian seperti tahun lalu yang saya dengar ada yang subuh-subuh sudah mulai datang ke sekolah. Tapi kali ini, waktunya cukup panjang,” ujarnya.
Tahap awal SPMB 2026/2027 memang dirancang berlangsung panjang. Pengambilan PIN dilakukan secara mandiri mulai 28 Mei hingga 9 Juni 2026, sementara verifikasi dan validasi data serta dokumen berlangsung pada 29 Mei sampai 10 Juni 2026. Ada pula latihan pendaftaran daring pada 8–9 Juni 2026 untuk memastikan calon murid dan orang tua memahami alur sebelum seleksi dimulai.
Pendaftaran kemudian dibuka bertahap. Jalur Domisili berlangsung pada 11–12 Juni 2026. Setelah itu, Jalur Afirmasi, Mutasi Orang Tua/Wali, dan Prestasi Hasil Lomba dijadwalkan pada 17–18 Juni 2026. Berikutnya, Jalur Prestasi Akademik SMA digelar pada 24–25 Juni 2026, sedangkan Jalur Prestasi Akademik SMK pada 30 Juni–1 Juli 2026.
Khofifah menegaskan, pola layanan seperti ini tidak hanya diterapkan di Surabaya, melainkan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Ia menyebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan layanan agar calon murid mendapat kepastian dan kemudahan saat mengikuti proses penerimaan.
“Proses Pengambilan PIN dan verifikasi SPMB sudah dimulai sejak 29 Mei dan akan berlangsung hingga 9 Juni 2026. Sistemnya sudah diatur berdasarkan jadwal sehingga calon murid dapat mengetahui secara pasti kapan harus datang untuk melakukan verifikasi data dan dokumen. Alhamdulillah, prosesnya berjalan cukup lancar dan tertib,” ujarnya.
Namun di balik ketertiban proses itu, ada fakta yang tak bisa diabaikan: daya tampung sekolah negeri di Jawa Timur masih jauh dari total lulusan SMP/MTs/sederajat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, jumlah lulusan tahun 2026 mencapai 618.479 murid. Sementara itu, daya tampung SMA dan SMK negeri hanya 244.621 murid, terdiri atas 121.538 kursi SMA Negeri dan 123.083 kursi SMK Negeri.
Artinya, sekolah negeri baru mampu menampung sekitar 39,55 persen dari total lulusan. Sisanya, sebanyak 373.858 murid atau 60,45 persen, harus mencari jalan lain untuk melanjutkan pendidikan, termasuk melalui sekolah swasta.
“Karena itu selalu ada ruang di mana calon murid harus menentukan pilihan ke sekolah swasta. Sebab daya tampung SMA dan SMK Negeri memang berada pada kisaran 39,55 persen dari total lulusan,” jelas Khofifah.
Kondisi itu menjadi alasan Pemprov Jatim terus memperkuat sinergi dengan sekolah swasta. Khofifah menilai sekolah swasta bukan sekadar pelengkap, melainkan penyangga utama agar akses pendidikan tetap terbuka bagi lulusan SMP/MTs yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Data ini menunjukkan bahwa sekolah swasta memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di Jawa Timur. Karena itu, kami terus mendorong kolaborasi dengan SMA dan SMK swasta agar seluruh lulusan SMP/MTs tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terkendala keterbatasan daya tampung sekolah negeri,” ujarnya.
Tahun ini, jumlah sekolah swasta yang ikut memberi beasiswa penuh maupun potongan biaya pendidikan juga meningkat. Jika pada 2025 tercatat 1.757 SMA dan SMK swasta yang berpartisipasi, maka pada 2026 jumlahnya naik menjadi 2.106 lembaga pendidikan.
Rinciannya, 446 SMA swasta menyediakan beasiswa penuh dan 337 SMA swasta memberi potongan biaya pendidikan. Di jenjang SMK, ada 764 sekolah yang menyediakan beasiswa penuh dan 559 sekolah yang memberikan potongan biaya pendidikan. Lonjakan partisipasi itu diikuti kenaikan jumlah penerima manfaat.
Pada 2025, total murid penerima beasiswa maupun potongan biaya pendidikan berjumlah 72.989 siswa. Tahun ini, angkanya naik menjadi 79.086 murid. Dari jumlah tersebut, 19.157 murid SMA swasta menerima beasiswa penuh dan 8.748 murid mendapat potongan biaya pendidikan. Sementara pada jenjang SMK, 24.956 murid memperoleh beasiswa penuh dan 26.225 murid menerima potongan biaya pendidikan.
“Secara kumulatif tahun lalu 72.989 siswa dan tahun ini 79.086 siswa yang bisa mendapatkan beasiswa dari SMK maupun SMA swasta di Jawa Timur, ini jumlah yang sangat signifikan untuk meringankan beban masyarakat,” tegasnya.
Khofifah menilai dukungan sekolah swasta adalah bagian penting dari ekosistem pendidikan Jawa Timur. Menurutnya, pemerataan akses pendidikan tidak bisa ditopang sekolah negeri saja. Butuh gotong royong agar anak-anak dari berbagai latar belakang tetap punya jalan untuk sekolah.
Atas dasar itu, Pemprov Jatim menyampaikan apresiasi kepada seluruh SMA dan SMK swasta di berbagai daerah yang ikut membuka ruang lebih luas bagi lulusan SMP/MTs. Dukungan itu, kata Khofifah, menjadi bukti bahwa pendidikan di Jawa Timur dibangun lewat kerja bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh SMA dan SMK swasta di berbagai kabupaten/kota yang telah memberikan ruang lebih luas bagi anak-anak Jawa Timur untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menegaskan bahwa kuota verifikasi dibatasi 200 peserta per sekolah per hari. Bahkan pada hari libur dan akhir pekan, layanan tetap dibuka agar masyarakat tidak kehilangan waktu untuk mengambil PIN.
“Kita tidak ingin lagi masyarakat merasa bahwa mereka punya waktu cukup singkat untuk mengambil PIN. Karena PIN ini penting untuk mereka melanjutkan ke jenjang tahapan berikutnya. Apakah domisili, afirmasi, mutasi, maupun Jalur Prestasi Akademik,” tuturnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar