Gubernur Khofifah Resmikan RS KORPRI Pura Raharja sebagai Aset Pemprov Jatim, Perkuat Layanan Kesehatan Terintegrasi

- Redaksi

Minggu, 11 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan RS KORPRI Pura Raharja di Surabaya sebagai aset KORPRI Pemprov Jatim. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan RS KORPRI Pura Raharja di Surabaya sebagai aset KORPRI Pemprov Jatim. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi meluncurkan Rumah Sakit (RS) KORPRI Pura Raharja sebagai aset Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Peresmian ini menandai penguatan peran RS KORPRI dalam sistem layanan kesehatan yang lebih terintegrasi, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Peresmian RS KORPRI Pura Raharja berlangsung dalam acara tasyakuran di Jalan Pucang Adi, Surabaya, Jumat (9/1). Peluncuran ditandai dengan penarikan kain penutup papan aset rumah sakit oleh Gubernur Khofifah, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, CEO RS KORPRI Pura Raharja Prof. dr. Joni Wahyuhadi, serta Direktur RS dr. Makhyan Jibril Al-Farabi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyerahkan satu unit ambulans secara simbolis untuk mendukung operasional dan respons layanan kesehatan rumah sakit.

“Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan tasyakuran RS KORPRI Pura Raharja. Semoga dengan rasa syukur ini, manfaat dan keberkahan layanan kesehatan yang diberikan semakin bertambah,” ujar Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dalam sambutannya.

RS KORPRI Pura Raharja telah mengantongi izin pendirian sejak 1990 dan sebelumnya berada di bawah naungan Yayasan Bhineka Karya. Seiring perubahan kedudukan hukum, Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur menerima penyerahan aset beserta kewenangan pengelolaan, termasuk izin pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan.

Dengan proses tersebut, Perkumpulan Abdi Negara Jawa Timur kini menjadi pemegang izin operasional RS KORPRI Pura Raharja untuk periode 2021–2026. Kepastian status ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan layanan kesehatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah memastikan layanan medis dapat dikelola secara lebih integratif dan terorganisir. Rumah sakit ini adalah dedikasi KORPRI untuk masyarakat,” tegas Khofifah.

Gubernur Khofifah menilai RS KORPRI Pura Raharja sebagai bentuk amal jariyah KORPRI yang manfaatnya diharapkan terus mengalir bagi masyarakat luas. Ke depan, rumah sakit ini akan menjalani audit menyeluruh, baik dari aspek bangunan, keuangan, maupun peralatan medis.

“Insyaallah, ini jariyah KORPRI. Akan ada audit menyeluruh agar pengelolaannya semakin profesional dan berdampak positif bagi semua,” jelasnya.

Selain agenda peresmian, Gubernur Khofifah juga meninjau langsung fasilitas rumah sakit, mulai dari layanan pendaftaran pasien, rawat jalan, hingga ruang rawat inap. Ia menyempatkan berdialog dengan tenaga kesehatan dan pasien untuk memastikan kualitas pelayanan berjalan optimal.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan bahwa Dewan Pengurus KORPRI Jawa Timur menjadi satu-satunya KORPRI di Indonesia yang memiliki rumah sakit sendiri.

“Yang berubah adalah tata kelola di tingkat manajemen puncak. Tidak ada pemutusan layanan. Langkah awal kami adalah audit bangunan sebagai dasar pengembangan,” ujar Adhy Karyono, Sekdaprov Jatim.

Ia menambahkan, RS KORPRI Pura Raharja akan dikembangkan melalui pembangunan gedung rawat jalan di dua kavling yang dimiliki, penataan sistem parkir, serta peningkatan status menjadi rumah sakit umum tipe C dengan layanan unggulan kesehatan ibu dan bayi.

“Kami pastikan pengembangan ini tidak membebani APBD. Kebutuhan awal ditopang kas KORPRI, sebagai bentuk komitmen dan keikhlasan anggota,” pungkasnya.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

RKPD 2027 Lamongan Dibahas, Pemkab Ubah Strategi Pengentasan Kemiskinan
Pasca OTT KPK, Gubernur Khofifah Tunjuk Plt Wali Kota Madiun
Bupati Bangkalan Resmikan SPPG Trunojoyo di Socah, Dorong Perbaikan Gizi dan Ekonomi Desa
Pemkab Bangkalan–Unair Jajaki Penguatan Sinergi Pembangunan Berbasis Riset
Dispendukcapil Bangkalan Perkuat Pembinaan Pegawai, Tekankan Pelayanan Prima dan Bebas Pungli
Pemangkasan Dana Desa untuk KDMP, Senator Lia Istifhama Fasilitasi Aspirasi Kepala Desa se-Jawa Timur
CAGR Dana Haji 6,58 Persen, DPD RI Lia Istifhama Minta Transparansi Kebijakan
BAZNAS Pasuruan Fasilitasi Kendaraan untuk Da’i di Wilayah Terpencil Tosari

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 14:53 WIB

RKPD 2027 Lamongan Dibahas, Pemkab Ubah Strategi Pengentasan Kemiskinan

Rabu, 21 Januari 2026 - 12:26 WIB

Pasca OTT KPK, Gubernur Khofifah Tunjuk Plt Wali Kota Madiun

Rabu, 21 Januari 2026 - 09:10 WIB

Bupati Bangkalan Resmikan SPPG Trunojoyo di Socah, Dorong Perbaikan Gizi dan Ekonomi Desa

Rabu, 21 Januari 2026 - 09:01 WIB

Pemkab Bangkalan–Unair Jajaki Penguatan Sinergi Pembangunan Berbasis Riset

Rabu, 21 Januari 2026 - 08:54 WIB

Dispendukcapil Bangkalan Perkuat Pembinaan Pegawai, Tekankan Pelayanan Prima dan Bebas Pungli

Berita Terbaru

Pemanggilan DP oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pacitan terkait dugaan penipuan. Pada Rabu (21/1/2026) (Foto Dok Ho/Yuan RadarBangsa.co.id)

Hukum - Kriminal

Kasus Dugaan Penipuan Oknum DPRD Pacitan Masih Menggantung di BK

Rabu, 21 Jan 2026 - 12:42 WIB