SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penegasan itu disampaikan Khofifah usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, di Kantor BPK Perwakilan Jatim, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Selasa (27/1).
LHP yang diserahkan mencakup pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan pada tahun anggaran 2023 hingga Semester I 2025 di wilayah Surabaya, Kediri, dan Lamongan. Selain itu, BPK juga menyerahkan laporan pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah tahun 2024 hingga Triwulan III 2025 pada Pemprov Jatim dan instansi terkait.
“Pemeriksaan ini menjadi instrumen penting bagi kami untuk mengukur kinerja, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan, seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, langkah tersebut krusial untuk memperbaiki layanan publik, terutama pada sektor strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Pemprov Jatim berkomitmen penuh menindaklanjuti rekomendasi BPK, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pendidikan menengah,” kata Khofifah.
Dalam pemeriksaan kinerja sektor ketahanan pangan, BPK mencatat sejumlah catatan, antara lain masih terbatasnya desain dan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta koordinasi lintas kementerian yang dinilai belum optimal.
Menanggapi temuan tersebut, Khofifah menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah melakukan berbagai langkah perbaikan. Di antaranya memperkuat koordinasi pengelolaan irigasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah terkait, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian.
Ia menyebut Pemprov Jatim juga telah menyusun kajian sedimentasi waduk dan rawa, membangun basis data jaringan irigasi tersier sebagai dasar perencanaan rehabilitasi, serta mengendalikan alih fungsi lahan melalui regulasi, pendataan, dan pengawasan yang berkelanjutan.
“Saya bahkan membawa belasan kepala daerah bertemu Menteri PU. Kami memiliki peta irigasi yang sangat lengkap, termasuk dari Pangdam V/Brawijaya, dan ini menjadi dasar penguatan irigasi tersier,” jelasnya.
Selain itu, koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terus dilakukan, khususnya dalam pengembangan sistem informasi LP2B, sinkronisasi data lahan, serta penyusunan kebijakan penyediaan air bagi sawah di luar daerah irigasi teknis.
“Kita sudah lakukan sinkronisasi data melalui Kanwil ATR/BPN, dan dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti ke tingkat pusat,” imbuhnya.
Sementara pada sektor pendidikan menengah, BPK menyoroti perlunya perbaikan dalam aspek perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan pembangunan sarana dan prasarana.
Khofifah menyampaikan, Pemprov Jatim telah menindaklanjuti hal tersebut melalui perencanaan berbasis data, penertiban pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien serta transparan, serta penguatan pengawasan untuk menjamin mutu program pendidikan.
“Pengawasan terus kami perkuat agar kualitas dan keberlanjutan pendidikan menengah tetap terjaga,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga memaparkan capaian Jawa Timur. Di awal 2026, Jatim menerima Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas kontribusi dalam mendukung swasembada pangan nasional 2025, sekaligus tercatat sebagai produsen padi dan beras tertinggi nasional sepanjang 2025.
Di bidang pendidikan, Jatim mencatat dua rekor MURI pada 25 Januari 2026, yakni sebagai pelopor Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) terbanyak yang melibatkan 764 SMA, SMK, dan SLB, serta pemrakarsa gerakan penanaman ragam tanaman produktif dan penaburan benih ikan serentak dengan lebih dari 110 ribu peserta.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Jatim Yuan Candra Djaisin menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan RPJMN, sehingga hasil audit tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada perbaikan kebijakan.
“Hasil pemeriksaan ini kami rangkum dan sampaikan kepada Presiden sebagai bahan evaluasi strategis, khususnya pada sektor ketahanan pangan dan pembangunan manusia,” pungkas Yuan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar