SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kembali menekankan pentingnya akselerasi realisasi program-program strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Pleno bersama seluruh kepala perangkat daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis malam (22/5/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa indikator keberhasilan program bukan sekadar capaian administrasi, melainkan dampak riil yang dirasakan masyarakat, terutama di desa-desa.
“Kita bekerja bukan semata-mata demi angka IKU, tapi demi masyarakat yang lebih sejahtera dan cerdas. Ukurannya adalah pemerataan, seperti gini ratio dan indeks Theil. Itu harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah. Salah satu contoh keberhasilan sinergi, menurutnya, terlihat dari dukungan akses permodalan petani tebu melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program ini melibatkan Kemenko Perekonomian, PT SGN, Bank Jatim, serta dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga menyampaikan bahwa program pengentasan kemiskinan tidak akan optimal tanpa dibarengi dengan infrastruktur pendukung.
Menurutnya, potensi pertanian dan desa wisata tak akan maksimal jika akses jalan desa masih rusak. Karena itu, ia meminta Dinas PU Bina Marga untuk turun tangan langsung mengatasi persoalan tersebut.
Di sektor kesehatan, penanganan stunting juga menjadi sorotan. Ia meminta agar dinas kesehatan di daerah berkolaborasi aktif dengan kader PKK dan posyandu dalam mengatasi gizi buruk anak.
Ia menyebut capaian penurunan angka stunting di Jatim sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan secara signifikan.
Khofifah juga mendorong percepatan implementasi tiga program prioritas Pemprov Jatim: Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP).
Hingga 21 Mei 2025, sudah terbentuk 5.597 koperasi desa dari target 8.501, tersebar di lebih dari lima ribu desa dan ratusan kelurahan di Jatim.
Untuk program MBG, sebanyak 79 Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) telah terbentuk dan menjangkau lebih dari 240 ribu siswa di 38 kabupaten/kota.
Sementara itu, Sekolah Rakyat telah hadir di 12 lokasi, dan tiga lokasi tambahan akan segera direalisasikan di Batu, Malang, dan Lamongan.
Khofifah menyebut ketiga program tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membangun desa dari berbagai sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ia berharap seluruh perangkat daerah menyelaraskan program kerja mereka dengan arah pembangunan strategis nasional yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Di akhir rapat, Gubernur juga menyampaikan capaian realisasi APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 hingga 21 Mei. Pendapatan daerah tercatat mencapai Rp9,9 triliun atau sekitar 35,05 persen dari target tahunan. Sementara dari sisi belanja, realisasi berada di angka Rp6,87 triliun atau 22,86 persen.
“Kita punya target besar dan waktu yang semakin sempit. Saya minta semua kepala perangkat daerah memacu kinerja, dan memastikan program yang dijalankan memberi manfaat nyata bagi rakyat,” tutupnya..
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar