SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 dimanfaatkan sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, kolaborasi lintas level pemerintahan menjadi kunci percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga ujung tombak keberhasilan agenda nasional, termasuk Asta Cita. Karena itu, penguatan koordinasi antara provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat dinilai mendesak.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX ini harus kita maknai sebagai momentum memperkuat sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota dan pusat, agar agenda Asta Cita benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” tegas Khofifah di Surabaya, Sabtu (25/4).
Ia menekankan, tantangan pembangunan saat ini tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan. Ketimpangan layanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
“Pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena langsung berhadapan dengan kebutuhan masyarakat. Maka kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan, tidak boleh stagnan,” ujarnya.
Khofifah juga menegaskan komitmen Pemprov Jawa Timur dalam memperkuat desentralisasi yang selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya ini dilakukan melalui inovasi layanan, penguatan kapasitas aparatur, serta sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dengan semangat desentralisasi yang tetap dalam bingkai NKRI,” imbuhnya.
Secara historis, kebijakan otonomi daerah telah mengalami perjalanan panjang sejak era kolonial hingga reformasi. Regulasi terus diperbarui untuk memastikan kewenangan daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih responsif dan efektif.
Menurut Khofifah, refleksi atas perjalanan tersebut penting agar kebijakan ke depan lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.
“Esensi otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, evaluasi dan penguatan tata kelola harus terus dilakukan,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah pada 27 April 2026 sebagai bagian dari penguatan komitmen bersama.
Di akhir pernyataannya, Khofifah mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi demi mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
“Jika sinergi ini berjalan kuat, maka pemerataan pembangunan bukan sekadar target, tetapi bisa benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh daerah,” pungkasnya.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
