BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Model pembangunan Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi perhatian nasional. Keberhasilan daerah ini menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan mengantarkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani tampil sebagai pembicara dalam Rapat Kerja Bidang Pengawas Internal Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang digelar di Banyuwangi, Jumat (19/12/2025).
Di hadapan jajaran pengawas internal SKK Migas, Ipuk memaparkan strategi akselerasi pembangunan daerah yang diterapkan sejak awal masa kepemimpinannya pada 2020, periode yang bertepatan dengan tekanan berat pandemi Covid-19. Saat banyak wilayah mengalami kontraksi ekonomi dan lonjakan kemiskinan, Banyuwangi mampu menahan dampak tersebut dengan kenaikan angka kemiskinan yang relatif tipis.
“Situasi saat itu sangat menantang. Namun kami memilih bergerak cepat dengan kebijakan yang terarah dan dikerjakan secara kolektif. Itu yang membuat Banyuwangi bisa bertahan,” ujar Ipuk.
Ia menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi lintas sektor, kepercayaan publik, serta pengawasan yang disiplin. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kata Ipuk, mewajibkan monitoring dan evaluasi atau monef pada setiap program, agar kebijakan tidak berhenti pada laporan administratif semata.
“Tidak ada program tanpa monef. Tanpa pengawasan, laporan bisa terlihat bagus, tetapi tidak berdampak pada kinerja maupun kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai kabupaten terluas di Jawa Timur, Banyuwangi menghadapi tantangan geografis yang memicu kesenjangan antarwilayah dan kemiskinan yang terklaster. Kondisi itu mendorong pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan yang fokus dan terukur.
Ipuk menyebut pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama, diikuti penguatan pendidikan dan layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif terus didorong sebagai penggerak ekonomi lokal.
Digitalisasi juga menjadi perhatian serius. Banyuwangi memposisikan teknologi digital sebagai infrastruktur kelima, sejajar dengan jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Langkah ini dinilai mampu memangkas jarak dan waktu pelayanan publik.
“Inovasi adalah kunci, tetapi dengan kriteria jelas. Tidak menambah SDM, tidak menambah anggaran, dan tidak membuat aplikasi baru. Inovasi kami adalah memaksimalkan potensi yang sudah ada,” kata Ipuk.
Pendekatan tersebut berdampak pada capaian makro daerah. Pada 2025, angka kemiskinan Banyuwangi turun menjadi 6,13 persen, terendah sepanjang sejarah. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,72 persen, melampaui rata-rata Jawa Timur dan nasional, sementara pendapatan per kapita menembus Rp62 juta per tahun.
Pengawas Internal SKK Migas Irjen Pol (Purn) Ibnu Suhaendra menyatakan, keberhasilan itulah yang melatarbelakangi pemilihan Banyuwangi sebagai lokasi rapat kerja. “Apa yang disampaikan Ibu Bupati sangat relevan. Konsistensi inovasi, kolaborasi, dan monef bisa menjadi inspirasi bagi institusi kami,” ujarnya.
Ke depan, SKK Migas juga melihat peluang pengembangan kawasan Kawah Ijen agar lebih ramah wisatawan. Gagasan pengembangan akses melalui kereta gantung akan disampaikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari upaya mendorong pariwisata Banyuwangi ke level global.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
