SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur merayakan pencapaian besar dalam gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dengan memastikan seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur kini bebas dari praktik buang air besar sembarangan atau telah mencapai status 100 persen Open Defecation Free (ODF). Pencapaian ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dalam pertemuan di Gedung Negara Grahadi pada Rabu (6/11).
Pj Gubernur Adhy menegaskan bahwa target untuk menjadikan Jawa Timur bebas dari buang air besar sembarangan pada tahun 2024 kini telah tercapai. “Alhamdulillah, upaya yang kita lakukan secara sinergis dengan berbagai pihak telah menghasilkan Jawa Timur 100 persen ODF. Ini menjadi capaian luar biasa, menandakan Jawa Timur sangat on the track dalam upaya mewujudkan sanitasi yang baik sebagai prioritas dalam pembangunan kesehatan masyarakat,” tegas Adhy.
Lebih lanjut, Adhy mengapresiasi komitmen kuat dari pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam mendukung gerakan SBS. “Berkat kerja sama ini, Jawa Timur kini sepenuhnya ODF. Pada Maret 2024 lalu, delapan kepala daerah di Jatim juga telah menandatangani komitmen bersama untuk mencapai target ini,” ujarnya. Di saat itu, masih ada 664 desa dan kelurahan di Jatim yang rumah tangganya belum memiliki fasilitas sanitasi layak dan statusnya Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Namun, berkat tindakan nyata dari berbagai pihak, seluruh desa dan kelurahan kini sudah bersih dari praktik tersebut.
Program Jatim Akses menjadi salah satu inisiatif utama dari Pemprov Jawa Timur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. Program ini sejalan dengan Pilar ke-6 Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi berkelanjutan untuk semua. Pj Gubernur Adhy menyatakan bahwa Pemprov terus menjalankan berbagai program terkait, seperti Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan.
“Dalam lima tahun terakhir, kita terus melakukan perbaikan sanitasi dan infrastruktur dasar. Dengan adanya program Rutilahu dan penanganan kawasan kumuh, masyarakat kini memiliki akses sanitasi yang layak,” ungkap Adhy. Namun, ia menekankan bahwa infrastruktur hanyalah salah satu aspek. “Ke depannya, yang harus kita jaga adalah perilaku masyarakat. Gerakan SBS seringkali terhambat karena faktor budaya dan pola pikir masyarakat yang masih terbiasa dengan perilaku lama,” jelasnya.
Pj Gubernur Adhy mengajak masyarakat untuk tetap menjaga komitmen ini dengan tidak lagi melakukan buang air besar sembarangan. “Kolaborasi dan sinergi sangat diperlukan, tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur sanitasi yang layak, tetapi juga dalam membentuk kesadaran dan komitmen masyarakat agar tidak kembali pada kebiasaan SBS,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Asta Triyono, turut menyampaikan pentingnya sanitasi yang layak bagi kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa sanitasi yang baik dapat menekan risiko penyakit infeksi, penyakit metabolik, dan penyakit ganas yang membutuhkan biaya besar dalam pengobatan.
“Selama ini, kelompok penyakit ganas, penyakit metabolik, dan penyakit infeksi merupakan tiga besar kasus yang paling banyak ditangani di rumah sakit. Ketiganya membutuhkan anggaran besar dari JKN, dan hampir semuanya terkait erat dengan kondisi sanitasi,” ujar Erwin. Oleh karena itu, imbuhnya, penting bagi pemerintah untuk mengimbangi upaya pengobatan dengan langkah-langkah pencegahan, termasuk melalui gerakan SBS.
Erwin berharap bahwa keberhasilan Jawa Timur mencapai 100 persen ODF akan berdampak positif dalam menurunkan angka penyakit infeksi. “Ketika kondisi sanitasi membaik dan semua wilayah bebas dari praktik SBS, kita berharap angka infeksi di masyarakat akan turun signifikan,” tutupnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
