LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Plt. Bupati Lamongan, Abdul Rouf, memberikan jawaban eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan terkait pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Lamongan, pada Rabu (6/11).
Secara menyeluruh, Rouf menanggapi berbagai pertanyaan, masukan, dan saran yang disampaikan oleh ketujuh fraksi DPRD Kabupaten Lamongan dalam rapat sebelumnya, pada Senin (4/11). Salah satu hal yang disorot Rouf adalah proyeksi penurunan pendapatan daerah sebesar 5 persen dibandingkan dengan APBD 2024. Ia menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh proyeksi pendapatan dana transfer yang masih mengacu pada ketetapan APBD 2024, sehingga perlu adanya penyesuaian berdasarkan ketetapan definitif dari pemerintah pusat.
“Penurunan ini dipengaruhi oleh ketetapan yang ada, dan kami akan menunggu penyesuaian yang lebih pasti dari pemerintah pusat,” jelas Rouf.
Namun demikian, Rouf memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan akan mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Berbagai langkah akan dilakukan, mulai dari kajian dan optimalisasi potensi obyek pungutan pajak dan retribusi daerah, hingga penilaian aset dan barang milik daerah agar sesuai dengan harga pasar. Selain itu, tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) juga akan difokuskan pada peningkatan kinerja yang lebih baik.
“Proyeksi rendahnya beberapa obyek PAD disebabkan oleh tingkat permintaan yang masih rendah dan stagnan,” tambahnya.
Di sisi lain, Rouf juga menyampaikan bahwa sektor belanja daerah dalam APBD 2025 akan difokuskan pada tujuh sektor utama, yaitu pendidikan, infrastruktur, kesehatan, perindustrian, pertanian dan perikanan, pelayanan publik, serta sosial kemasyarakatan dan ketertiban umum. Fokus ini dipilih dengan mempertimbangkan tantangan perekonomian global yang masih dinamis serta risiko dan ketidakpastian yang ada.
“Meskipun kondisi pendapatan terbatas dan fiskal defisit, kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif,” tutup Rouf.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
