JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi nasional di sektor ekonomi syariah. Dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026, Jawa Timur berhasil memborong delapan penghargaan sekaligus, termasuk tiga gelar juara pertama yang memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan pengembangan ekosistem ekonomi syariah paling progresif di Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Iwan, di Auditorium MBM Gedung Transmedia, Jakarta, Senin (6/7/2026). Capaian ini menjadi pengakuan atas berbagai program penguatan industri halal, pemberdayaan pesantren, serta pengembangan keuangan syariah yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dari delapan penghargaan yang diraih, Jawa Timur menjadi Juara I pada kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS). Selain itu, Jatim meraih Juara II untuk kategori Keuangan Mikro Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, Juara III pada kategori Pariwisata Ramah Muslim serta Inkubasi Bisnis Usaha Syariah, dan Juara IV pada kategori Wakaf.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi. Menurutnya, pemerintah daerah, pondok pesantren, pelaku usaha, akademisi, lembaga keuangan syariah, hingga masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi.
“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah, pondok pesantren, pelaku usaha, akademisi, lembaga keuangan syariah, hingga masyarakat yang terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Jawa Timur,” ujar Khofifah, Selasa (7/7/2026).
Ia menegaskan, delapan penghargaan tersebut menjadi indikator kesiapan Jawa Timur untuk berkembang sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah nasional. Penguatan dilakukan melalui Halal Value Chain, mulai dari peningkatan kapasitas pelaku usaha, sertifikasi halal, pembiayaan syariah, pengembangan industri halal, hingga perluasan akses pasar.
Salah satu proyek strategis yang menjadi penopang ekosistem tersebut adalah Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) Safe n Lock yang telah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari penguatan kawasan industri halal nasional. Di sisi lain, Jawa Timur juga mengembangkan 15 Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) serta memiliki 804 destinasi pariwisata ramah muslim.
Ekosistem halal di Jawa Timur turut diperkuat dengan keberadaan 21 kawasan terpadu, 17 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 87 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 15 laboratorium halal, 573 rumah potong hewan halal, serta ratusan ribu penyelia halal yang tersebar di berbagai daerah.
Hingga Juni 2026, fasilitasi sertifikasi halal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menghasilkan 658.010 pelaku usaha dengan 1.695.437 produk bersertifikat halal. Jumlah usaha halal meningkat 105.067 unit atau tumbuh 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut ikut mendorong daya saing produk halal Jawa Timur di pasar internasional. Nilai ekspor produk halal tercatat mencapai USD 3,222 miliar dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor makanan dan minuman, disusul tekstil beserta turunannya, farmasi, dan kosmetik.
“Saat ini halal sudah menjadi customer value, bukan hanya soal sisi religius, tetapi ada nilai yang menjadi pertimbangan konsumen. Dan kami senantiasa akan terus fokus,” tegas Khofifah.
Penguatan sektor ekonomi syariah juga diarahkan pada peningkatan permintaan melalui pengembangan kawasan halal, pariwisata ramah muslim, serta peningkatan literasi ekonomi syariah. Sepanjang 2025, Pemprov Jawa Timur menjalankan delapan program inkubasi usaha syariah yang menjangkau 2.492 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.485 pelaku usaha dilaporkan mengalami peningkatan omzet.
Menurut Khofifah, pondok pesantren menjadi salah satu fondasi utama pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur. Saat ini terdapat 7.334 pondok pesantren berizin Kementerian Agama yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sebanyak 1.420 pondok pesantren telah memiliki program kewirausahaan, 97 pesantren mengantongi sertifikat halal, 4.494 pesantren memiliki rekening syariah, dan 177 pesantren menjadi agen Laku Pandai. Ekosistem tersebut diperkuat oleh lebih dari 655 ribu santri mukim yang ikut menjadi bagian dari pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur.
Khofifah menilai kolaborasi pemerintah, pesantren, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi faktor utama yang menjaga keberlanjutan ekosistem tersebut. Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan akan mempercepat pertumbuhan industri halal sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Pengembangan ekonomi syariah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi. Ketika seluruh elemen bergerak bersama, maka sektor halal akan tumbuh lebih cepat, lebih inklusif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, memperkuat industri halal, mengembangkan kawasan kuliner halal, memberdayakan ekonomi pesantren, serta memperluas akses pembiayaan syariah.
“Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat ekonomi syariah di Jawa Timur agar semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar