PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan senilai Rp7.735.250.000 dalam program Sapa Bansos Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2/2026). Penyaluran ini menjadi bansos pertama pada 2026 dan diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta pemberdayaan ekonomi desa secara terintegrasi.
Dalam kegiatan tersebut, Khofifah menegaskan bahwa bansos bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan instrumen strategis dalam menjaga daya tahan masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
“Ini bansos pertama di Tahun Anggaran 2026. Kita bangun sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ada Bantuan Keuangan untuk BUMDes, ada juga Jatim Puspa. Jadi bukan hanya memberi, tapi menguatkan ekosistem ekonomi desa,” ujar Khofifah.
Ia menambahkan, pendekatan perlindungan sosial harus dibarengi pemberdayaan agar penerima manfaat tidak selamanya bergantung pada bantuan.
“Perlindungan sosial kita kuatkan, desa kita berdayakan agar masyarakat bisa naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan. Target kita jelas, mereka yang hari ini menerima bantuan, ke depan bisa menjadi pelaku usaha yang mandiri,” tegasnya.
Dari total Rp7,7 miliar lebih tersebut, alokasi Tahap I Tahun 2026 untuk Kabupaten Pasuruan sebesar Rp4.589.450.000. Anggaran ini bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta dukungan BUMD Jawa Timur.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I, bantuan diberikan kepada 1.747 keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp500.000, dengan total Rp873.500.000. Skema ini berjalan dalam empat tahap sepanjang tahun sehingga total bantuan PKH Plus 2026 di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp3.494.000.000.
“PKH Plus ini kita desain untuk menjaga daya beli keluarga rentan, terutama lansia dan kelompok miskin, agar kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi,” kata Khofifah.
Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem Tahap I disalurkan sebesar Rp2.254.500.000 kepada 1.503 jiwa. Intervensi ini merupakan bagian dari percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis data presisi.
“Kita tidak bisa bekerja dengan asumsi. Semua berbasis data by name by address, sehingga intervensi tepat sasaran dan terukur dampaknya,” ujarnya.
Pada sektor inklusif, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Tahap I diberikan kepada 83 penerima, masing-masing Rp900.000 dengan total Rp74.700.000. Total empat tahap mencapai Rp298.800.000.
“Negara harus hadir untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keadilan sosial tidak boleh meninggalkan siapa pun,” tandasnya.
Pemprov Jatim juga menyalurkan KIP Putri Jawara sebesar Rp300.000.000 kepada 100 perempuan penerima manfaat. Masing-masing memperoleh Rp3.000.000 untuk pengembangan usaha.
“Kita ingin perempuan menjadi penggerak ekonomi keluarga. Ketika ibu-ibu berdaya, maka ketahanan ekonomi rumah tangga ikut menguat,” ujar Khofifah.
Sedangkan KIP PPKS Jawara sebesar Rp30.000.000 disalurkan kepada 10 penerima manfaat. Program ini ditujukan memperkuat kapasitas usaha kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
“Pendekatannya bukan charity semata, tapi pemberdayaan berbasis produktivitas. Kita dorong mereka punya usaha, punya akses, dan punya pasar,” imbuhnya.
Sebesar Rp941.350.000 dialokasikan untuk penguatan BUMDesa, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa. Dukungan juga diperkuat dengan zakat produktif BUMD Rp15.000.000 untuk 30 penerima manfaat.
“Kalau desa kuat, ekonomi daerah akan kuat. Kalau keluarga rentan kita jaga, stabilitas sosial terjaga. Inilah desain besar pembangunan Jawa Timur dalam pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan,” ucap Khofifah.
Ia optimistis, dengan intervensi konsisten dan kolaborasi lintas sektor, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan bisa ditekan signifikan.
“Kita bergerak bersama dari provinsi sampai desa. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua harus satu frekuensi untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jatim.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami. Ini bukti nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memperkuat perlindungan sosial,” ujarnya.
Ia memastikan Pemkab Pasuruan akan melakukan pengawasan dan pendampingan agar bantuan tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Kami akan kawal hingga tingkat desa, memastikan bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Rusdi.
Lainnya:
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
