KENDAL,RadarBangsa.co.id – Komisi D DPRD Kabupaten Kendal memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk meminta penjelasan terkait pemotongan anggaran Program Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) tahun anggaran 2025.
Ketua Komisi D DPRD Kendal, Dedy Ashari Styawan, mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan usai pihaknya menggelar rapat internal bersama jajaran anggota Komisi D pada Senin (23/6/2025).
“Hari ini kami pertanyakan apakah benar terjadi pemotongan anggaran UHC. Karena sebelumnya Ketua DPRD Kendal sudah menyampaikan pernyataan resmi, maka kami merasa perlu memastikan informasi itu,” ujar Dedy.
Dedy menyebut, berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, dr. Abidin, memang terjadi efisiensi anggaran UHC tahun 2025 sebesar Rp 5 miliar.
“Semula anggaran UHC untuk 2025 sebesar Rp 58 miliar. Namun setelah dilakukan efisiensi, anggarannya berkurang menjadi Rp 52 miliar. Padahal, untuk mencapai target 80 persen keaktifan peserta, dibutuhkan setidaknya Rp 62 miliar,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, kata Dedy, terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 11 miliar. Ia menjelaskan, sejak awal sebenarnya sudah terdapat kekurangan Rp 4 miliar, kemudian dilakukan pemotongan lagi sebesar Rp 5 miliar dan Rp 9 miliar.
“Selain itu, dari pusat juga ada pengurangan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak kurang lebih 29 ribu orang. Ini menambah kekurangan anggaran sekitar Rp 2 miliar,” jelas Dedy.
Komisi D, lanjut dia, akan membawa persoalan ini ke pembahasan lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD Kendal untuk mencari solusi pemulihan anggaran.
“Ini penting untuk mengamankan visi-misi Bupati di bidang kesehatan. Kami akan berupaya agar anggaran UHC benar-benar tercukupi, sehingga 80 persen masyarakat Kendal bisa terjamin kesehatannya,” tegasnya.
Dedy menambahkan, apabila anggaran UHC tidak mencukupi, hal itu akan berdampak pada layanan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, yang selama ini melayani masyarakat.
“Artinya pelayanan kesehatan nanti bisa terganggu,”tandas Dedy.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Rob
Editor : Arifin Zaenul
