Komisi D DPRD Kendal Pertanyakan Pemotongan Anggaran UHC 2025 ke Dinas Kesehatan

- Redaksi

Senin, 23 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KENDAL,RadarBangsa.co.id – Komisi D DPRD Kabupaten Kendal memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk meminta penjelasan terkait pemotongan anggaran Program Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) tahun anggaran 2025.

Ketua Komisi D DPRD Kendal, Dedy Ashari Styawan, mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan usai pihaknya menggelar rapat internal bersama jajaran anggota Komisi D pada Senin (23/6/2025).

“Hari ini kami pertanyakan apakah benar terjadi pemotongan anggaran UHC. Karena sebelumnya Ketua DPRD Kendal sudah menyampaikan pernyataan resmi, maka kami merasa perlu memastikan informasi itu,” ujar Dedy.

Dedy menyebut, berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, dr. Abidin, memang terjadi efisiensi anggaran UHC tahun 2025 sebesar Rp 5 miliar.

“Semula anggaran UHC untuk 2025 sebesar Rp 58 miliar. Namun setelah dilakukan efisiensi, anggarannya berkurang menjadi Rp 52 miliar. Padahal, untuk mencapai target 80 persen keaktifan peserta, dibutuhkan setidaknya Rp 62 miliar,” ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, kata Dedy, terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 11 miliar. Ia menjelaskan, sejak awal sebenarnya sudah terdapat kekurangan Rp 4 miliar, kemudian dilakukan pemotongan lagi sebesar Rp 5 miliar dan Rp 9 miliar.

“Selain itu, dari pusat juga ada pengurangan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak kurang lebih 29 ribu orang. Ini menambah kekurangan anggaran sekitar Rp 2 miliar,” jelas Dedy.

Komisi D, lanjut dia, akan membawa persoalan ini ke pembahasan lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD Kendal untuk mencari solusi pemulihan anggaran.

“Ini penting untuk mengamankan visi-misi Bupati di bidang kesehatan. Kami akan berupaya agar anggaran UHC benar-benar tercukupi, sehingga 80 persen masyarakat Kendal bisa terjamin kesehatannya,” tegasnya.

Dedy menambahkan, apabila anggaran UHC tidak mencukupi, hal itu akan berdampak pada layanan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, yang selama ini melayani masyarakat.

“Artinya pelayanan kesehatan nanti bisa terganggu,”tandas Dedy.

 

Penulis : Rob

Editor : Arifin Zaenul

Berita Terkait

Warga Rusunawa Semarang Hebat Pilih Ketua RT, Demokrasi Akar Rumput Menguat di Dempel Barat
Gubernur dan Kapolda Luncurkan Tambang Rakyat NTB
Gubernur Khofifah Tinjau Muncar Banyuwangi, Bantu Nelayan dan Pelaku Perikanan Rp 276 Juta
Bupati YES Hadiri Tasyakuran ASN DLH Lamongan, Tekankan Loyalitas dan Kinerja untuk Lingkungan Bersih
Wagub NTB Resmikan Jembatan Amanah, Kolaborasi untuk Warga Batulayar
DPRD Pasuruan Minta Keadilan Pemberitaan : ‘Kami Terbuka, Tapi Jangan Fitnah’
Jatim Jadi Contoh Nasional Perlindungan Pekerja Migran, Gubernur Khofifah Dorong Shelter di Luar Negeri
Bupati Kendal Tarik Napas Lega, RPJMD 2025–2029 Akhirnya Disetujui DPRD

Berita Terkait

Minggu, 13 Juli 2025 - 08:40 WIB

Warga Rusunawa Semarang Hebat Pilih Ketua RT, Demokrasi Akar Rumput Menguat di Dempel Barat

Sabtu, 12 Juli 2025 - 19:37 WIB

Gubernur dan Kapolda Luncurkan Tambang Rakyat NTB

Sabtu, 12 Juli 2025 - 19:02 WIB

Gubernur Khofifah Tinjau Muncar Banyuwangi, Bantu Nelayan dan Pelaku Perikanan Rp 276 Juta

Sabtu, 12 Juli 2025 - 08:07 WIB

Bupati YES Hadiri Tasyakuran ASN DLH Lamongan, Tekankan Loyalitas dan Kinerja untuk Lingkungan Bersih

Jumat, 11 Juli 2025 - 22:25 WIB

Wagub NTB Resmikan Jembatan Amanah, Kolaborasi untuk Warga Batulayar

Berita Terbaru

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal menyerahkan secara simbolis Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada perwakilan Koperasi Selonong Bukit Lestari, disaksikan Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, jajaran Forkopimda, dan perwakilan Kantor Staf Presiden, Sabtu (12/7/2025). | Foto Dok Ho/RadarBangsa

Politik - Pemerintahan

Gubernur dan Kapolda Luncurkan Tambang Rakyat NTB

Sabtu, 12 Jul 2025 - 19:37 WIB