Komisi D DPRD Kendal Pertanyakan Pemotongan Anggaran UHC 2025 ke Dinas Kesehatan

Senin, 23 Juni 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

KENDAL,RadarBangsa.co.id – Komisi D DPRD Kabupaten Kendal memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk meminta penjelasan terkait pemotongan anggaran Program Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) tahun anggaran 2025.

Ketua Komisi D DPRD Kendal, Dedy Ashari Styawan, mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan usai pihaknya menggelar rapat internal bersama jajaran anggota Komisi D pada Senin (23/6/2025).

“Hari ini kami pertanyakan apakah benar terjadi pemotongan anggaran UHC. Karena sebelumnya Ketua DPRD Kendal sudah menyampaikan pernyataan resmi, maka kami merasa perlu memastikan informasi itu,” ujar Dedy.

Dedy menyebut, berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, dr. Abidin, memang terjadi efisiensi anggaran UHC tahun 2025 sebesar Rp 5 miliar.

“Semula anggaran UHC untuk 2025 sebesar Rp 58 miliar. Namun setelah dilakukan efisiensi, anggarannya berkurang menjadi Rp 52 miliar. Padahal, untuk mencapai target 80 persen keaktifan peserta, dibutuhkan setidaknya Rp 62 miliar,” ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, kata Dedy, terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 11 miliar. Ia menjelaskan, sejak awal sebenarnya sudah terdapat kekurangan Rp 4 miliar, kemudian dilakukan pemotongan lagi sebesar Rp 5 miliar dan Rp 9 miliar.

“Selain itu, dari pusat juga ada pengurangan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak kurang lebih 29 ribu orang. Ini menambah kekurangan anggaran sekitar Rp 2 miliar,” jelas Dedy.

Komisi D, lanjut dia, akan membawa persoalan ini ke pembahasan lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD Kendal untuk mencari solusi pemulihan anggaran.

“Ini penting untuk mengamankan visi-misi Bupati di bidang kesehatan. Kami akan berupaya agar anggaran UHC benar-benar tercukupi, sehingga 80 persen masyarakat Kendal bisa terjamin kesehatannya,” tegasnya.

Dedy menambahkan, apabila anggaran UHC tidak mencukupi, hal itu akan berdampak pada layanan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, yang selama ini melayani masyarakat.

“Artinya pelayanan kesehatan nanti bisa terganggu,”tandas Dedy.

 

Penulis : Rob

Editor : Arifin Zaenul

Berita Terkait

Wabup Pasuruan Tegaskan Karier ASN Berbasis Kompetensi dan Sistem Merit
Sp4n-Lapor! Bangkalan 100 Persen Ditindaklanjuti, Perangkat Daerah Diminta Disiplin Input Pengaduan
Beda Pilihan Politik Harus Dikesampingkan, Gus Fawait: Sekarang Waktunya Bangun Jember
Hari Jadi Pasuruan ke-1097, RSUD Bangil Gelar Baksos Medis Gratis untuk Puluhan Warga
Tiga Kali Raih Diamond Status, RSUD HMR Mataram Selamatkan 234 Pasien Stroke
95 Lukisan SBY Dipamerkan di Surabaya, Khofifah Soroti Karya tentang Tsunami Aceh
PERWOSI Lamongan Periode 2025–2029 Dilantik, Bidik Atlet Perempuan hingga Pelosok Desa
Produksi Garam Lamongan Baru 1.317 Ton, Pemkab Optimistis Kejar Target 20.000 Ton

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 20:05

Wabup Pasuruan Tegaskan Karier ASN Berbasis Kompetensi dan Sistem Merit

Rabu, 16 September 2026 - 19:58

Sp4n-Lapor! Bangkalan 100 Persen Ditindaklanjuti, Perangkat Daerah Diminta Disiplin Input Pengaduan

Rabu, 16 September 2026 - 18:45

Beda Pilihan Politik Harus Dikesampingkan, Gus Fawait: Sekarang Waktunya Bangun Jember

Rabu, 16 September 2026 - 18:13

Hari Jadi Pasuruan ke-1097, RSUD Bangil Gelar Baksos Medis Gratis untuk Puluhan Warga

Rabu, 16 September 2026 - 18:03

Tiga Kali Raih Diamond Status, RSUD HMR Mataram Selamatkan 234 Pasien Stroke

Berita Terbaru