Komisi D DPRD Kendal Pertanyakan Pemotongan Anggaran UHC 2025 ke Dinas Kesehatan

Senin, 23 Juni 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

KENDAL,RadarBangsa.co.id – Komisi D DPRD Kabupaten Kendal memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk meminta penjelasan terkait pemotongan anggaran Program Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) tahun anggaran 2025.

Ketua Komisi D DPRD Kendal, Dedy Ashari Styawan, mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan usai pihaknya menggelar rapat internal bersama jajaran anggota Komisi D pada Senin (23/6/2025).

“Hari ini kami pertanyakan apakah benar terjadi pemotongan anggaran UHC. Karena sebelumnya Ketua DPRD Kendal sudah menyampaikan pernyataan resmi, maka kami merasa perlu memastikan informasi itu,” ujar Dedy.

Dedy menyebut, berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, dr. Abidin, memang terjadi efisiensi anggaran UHC tahun 2025 sebesar Rp 5 miliar.

“Semula anggaran UHC untuk 2025 sebesar Rp 58 miliar. Namun setelah dilakukan efisiensi, anggarannya berkurang menjadi Rp 52 miliar. Padahal, untuk mencapai target 80 persen keaktifan peserta, dibutuhkan setidaknya Rp 62 miliar,” ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, kata Dedy, terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 11 miliar. Ia menjelaskan, sejak awal sebenarnya sudah terdapat kekurangan Rp 4 miliar, kemudian dilakukan pemotongan lagi sebesar Rp 5 miliar dan Rp 9 miliar.

“Selain itu, dari pusat juga ada pengurangan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak kurang lebih 29 ribu orang. Ini menambah kekurangan anggaran sekitar Rp 2 miliar,” jelas Dedy.

Komisi D, lanjut dia, akan membawa persoalan ini ke pembahasan lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD Kendal untuk mencari solusi pemulihan anggaran.

“Ini penting untuk mengamankan visi-misi Bupati di bidang kesehatan. Kami akan berupaya agar anggaran UHC benar-benar tercukupi, sehingga 80 persen masyarakat Kendal bisa terjamin kesehatannya,” tegasnya.

Dedy menambahkan, apabila anggaran UHC tidak mencukupi, hal itu akan berdampak pada layanan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, yang selama ini melayani masyarakat.

“Artinya pelayanan kesehatan nanti bisa terganggu,”tandas Dedy.

 

Penulis : Rob

Editor : Arifin Zaenul

Berita Terkait

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak
PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan
PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani
DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah
Paripurna, Fraksi Golkar DPRD Ngawi Soroti Defisit RAPBD 2027, Usulkan Stadion Baru Berkapasitas 40.000 Penonton
HKG PKK ke-54, Luthfiana Lukman Hakim Perkuat Peran Keluarga di Bangkalan
Pelatihan Pelinting Rokok di Bangkalan, 30 Warga Burneh Ikuti Pembekalan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:38

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:36

PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47

PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:31

DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:22

Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah

Berita Terbaru