JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Komite III DPD RI menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia sebagai landasan utama untuk memaksimalkan peluang investasi hijau. Dalam forum yang digelar di Jakarta, anggota DPD RI Jawa Timur, Lia Istifhama, menyebut bahwa tantangan terbesar Indonesia bukan hanya soal pendanaan, tetapi kemampuan adaptasi sosial ekonomi di tengah perubahan iklim dan transformasi digital yang berlangsung cepat.
Ning Lia mengingatkan bahwa pemanasan global yang meningkatkan suhu rata-rata bumi menjadi ancaman nyata, sekaligus peluang bagi negara berkembang untuk mengamankan investasi berbasis energi bersih. “Kita tidak bisa berdiri pasif. Indonesia harus tampil sebagai negara dengan SDM yang siap bersaing di industri hijau,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penguatan pendidikan, literasi digital, dan karakter inovatif harus dikerjakan bersamaan. Generasi muda dinilai memiliki peran strategis untuk menjadi motor ekonomi hijau, bukan sekadar pengguna teknologi. “Anak-anak muda harus dibimbing agar memahami value chain industri hijau,” tambahnya.
Gracia, salah satu pembicara yang hadir, menyoroti hasil PISA 2022 sebagai indikator penting kualitas SDM Indonesia. Meski peringkat meningkat, banyak siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata global. “Matematika itu fondasi. Tanpa numerasi kuat, sulit bagi kita bersaing dalam industri hijau yang berbasis data,” ungkapnya. Ia menyebut bahwa kualitas kognitif yang rendah akan berdampak pada daya saing ekonomi jangka panjang.
Selain pendidikan, manajemen risiko di BUMN menjadi perhatian penting. Gracia mempertanyakan apakah perangkat regulasi risk tools yang sudah ditetapkan benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, stabilitas fiskal BUMN berperan penting dalam membuka ruang investasi hijau yang layak dan berkelanjutan.
Yuli, pembicara lain, menyoroti BUMN pariwisata dan peluang besar di Indonesia Timur. Ia menyatakan bahwa orientasi keuntungan tidak boleh mengabaikan kontribusi pembangunan wilayah. Transit panjang di bandara-bandara Indonesia Timur bisa menjadi pintu bagi pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pariwisata hijau. “Kita butuh kebijakan yang melihat potensi daerah sebagai bagian dari ekosistem ekonomi hijau,” kata Yuli.
Forum tersebut memperlihatkan bahwa isu pendidikan, investasi hijau, risiko fiskal, dan pembangunan daerah saling berkaitan dan tidak bisa dibahas secara terpisah. Ning Lia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan lonjakan kualitas SDM, disiplin tata kelola, dan kemauan kolektif agar transformasi menuju ekonomi hijau tidak hanya menjadi slogan, tetapi betul-betul dirasakan masyarakat.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
