Lebih dari Separuh RTLH di Pasuruan Sudah Direhab

- Redaksi

Rabu, 24 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Pasuruan, Eko Bagus Wicaksono, meninjau progres perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Puspo. Tahun ini sebanyak 51 unit rumah direhab melalui APBD 2025 (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Pasuruan, Eko Bagus Wicaksono, meninjau progres perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Puspo. Tahun ini sebanyak 51 unit rumah direhab melalui APBD 2025 (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mengebut program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Hingga September ini, lebih dari 50 persen target perbaikan sudah rampung dikerjakan. Program ini dinilai penting karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yakni hunian yang layak dan sehat.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Pasuruan, Eko Bagus Wicaksono, menjelaskan tahun ini terdapat 51 unit RTLH yang direhabilitasi. Lokasi perbaikan tersebar di lima kecamatan, meliputi Bangil, Beji, Rembang, Sukorejo, serta Gempol.

“Kebetulan sekarang ke Puspo, di sini ada sepuluh rumah yang diperbaiki dan hampir selesai semua,” ujarnya saat meninjau hasil rehab RTLH di Dusun Tegalanyar, Desa Puspo, Selasa (23/9/2025).

Menurut Eko, setiap rumah penerima bantuan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp20 juta. Rinciannya Rp16 juta untuk pembelian material bangunan, sedangkan Rp4 juta diperuntukkan ongkos tukang. Skema ini diharapkan membuat kualitas bangunan lebih terjamin sekaligus mendukung tenaga kerja lokal.

Target penyelesaian program ini ditetapkan paling lambat pada November 2025. Meski demikian, sebagian besar rumah yang masuk daftar sudah selesai atau hampir rampung. “Karena sudah banyak yang selesai, tapi ada yang masih belum dimulai. Mudah-mudahan November sudah selesai semuanya,” tambahnya.

Namun, jumlah RTLH yang diperbaiki tahun ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Eko menyebut pengurangan itu terjadi karena adanya efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. “Karena ada efisiensi anggaran, maka jumlah RTLH yang diperbaiki pun akhirnya dikurangi,” tegasnya.

Tantangan lain yang dihadapi Pemkab Pasuruan adalah masih banyaknya rumah warga yang belum tersentuh perbaikan. Berdasarkan data Dinas Perkim, sedikitnya ada 8.200 RTLH yang masih menunggu untuk direhab. Jumlah ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.

Meski begitu, dalam lima tahun terakhir Pemkab Pasuruan mencatat capaian signifikan. Sejak 2019 hingga 2024, tercatat lebih dari 14 ribu RTLH telah berhasil diperbaiki. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk secara bertahap mengurangi jumlah rumah warga yang tidak layak huni. “Mudah-mudahan tahun depan sudah normal kembali,” harap Eko.

Program perbaikan RTLH tidak hanya membawa manfaat fisik berupa bangunan lebih kokoh dan layak, tetapi juga memberikan ketenangan batin bagi penerima bantuan. Lilis Hanifah (44), warga Dusun Berran, Desa Oro-Oro Ombo Wetan, Kecamatan Rembang, mengaku sangat bersyukur rumahnya masuk daftar perbaikan tahun ini.

“Terima kasih Pak Bupati. Kasihan anak saya kalau hujan, rumah selalu bocor,” ucap Lilis dengan mata berkaca-kaca, menandai betapa besar arti bantuan tersebut bagi keluarganya.

Lainnya:

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Jalan Rusak Kencong Disorot, Bupati Jember Turun Tangan Kejar Perbaikan
2.956 Jamaah Haji Dilepas, Bupati Jember Ingatkan Ancaman Fisik di Tanah Suci
Tekan Stunting, Bangkalan Genjot Tanam Padi Biofortifikasi Kaya Zat Besi
May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 5 Mei 2026 - 07:32 WIB

DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah

Selasa, 5 Mei 2026 - 06:06 WIB

Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M

Selasa, 5 Mei 2026 - 06:00 WIB

Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober

Selasa, 5 Mei 2026 - 05:52 WIB

Jalan Rusak Kencong Disorot, Bupati Jember Turun Tangan Kejar Perbaikan

Selasa, 5 Mei 2026 - 05:45 WIB

2.956 Jamaah Haji Dilepas, Bupati Jember Ingatkan Ancaman Fisik di Tanah Suci

Berita Terbaru