PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Cipayung Pasuruan Raya memilih jalur dialog damai untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pasuruan. Rabu sore (3/9/2025), mereka mendatangi Gedung DPRD tanpa orasi keras, melainkan duduk lesehan bersama pimpinan eksekutif dan legislatif di bawah teriknya matahari.
Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu menyuarakan sejumlah isu strategis yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat.
Koordinator aksi, Dandy yang juga Ketua DPC GMNI Pasuruan, menjelaskan gerakan mahasiswa kali ini lebih menekankan pendekatan intelektual.
“Kami tidak ingin aksi ini menimbulkan keresahan, apalagi Pasuruan memiliki banyak kawasan industri. Investor tidak boleh takut menanamkan modal hanya karena gerakan mahasiswa,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa mengangkat lima isu utama, yakni persoalan sampah, infrastruktur jalan, transportasi umum, narkoba, penyerapan tenaga kerja, serta menyoroti pelanggaran HAM di Alas Tlogo dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kami ingin aspirasi ini didengar langsung, bukan hanya oleh DPRD dan Pemkab, tapi juga diteruskan ke pemerintah pusat,” tegas Dandy.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menyambut baik aspirasi yang disampaikan. Ia menilai, langkah mahasiswa ini menunjukkan kedewasaan demokrasi.
“Kami siap mengawal isu-isu ini sesuai kewenangan DPRD. Kalau ada rekomendasi yang bersifat nasional, tentu akan kami bawa ke pusat. Kami juga minta maaf bila selama ini komunikasi DPRD dengan masyarakat belum maksimal,” ungkapnya.
Bupati Pasuruan Rusdi Sutedjo menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata atas masukan mahasiswa. Menurutnya, persoalan yang disuarakan memang nyata di lapangan.
“Masalah kekurangan air, misalnya, itu realita yang harus kita hadapi setiap tahun. Begitu juga persoalan sampah, tahun ini menjadi prioritas penanganan,” jelasnya.
Rusdi juga menyoroti isu tenaga kerja dan lingkungan.
“Kami sudah melakukan pemetaan kebutuhan lapangan kerja agar masyarakat Pasuruan mendapat kesempatan lebih luas, terutama di sektor industri. Sedangkan untuk tambang ilegal, jika ada laporan, kami akan tindak melalui Satgas Tambang,” katanya.
Ia menambahkan, pelayanan publik pun menjadi perhatian.
“Kalau ada layanan yang tidak humanis, segera laporkan. Saya tidak akan ragu menindak hingga memindahkan petugas yang bermasalah,” tegasnya.
Di balik aksi damai tersebut, tampak jelas peran mahasiswa sebagai penyeimbang demokrasi. Mereka hadir bukan semata sebagai pengkritik, melainkan mitra kontrol sosial yang membawa suara publik agar tidak tenggelam dalam rutinitas birokrasi. Tradisi kritis ini mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga partisipasi aktif warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Terima kasih kepada para mahasiswa yang memilih jalur damai. Semoga langkah ini menjadi energi positif untuk membangun Pasuruan yang aman, makmur, dan sejahtera,” pungkas Rusdi.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
