MATARAM, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat penguatan integrasi data lintas pemerintah melalui pengembangan NTB Satu Data yang disinergikan dengan Portal PELITA Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini dibahas dalam Lokakarya Integrasi Data yang digelar di Golden Palace Hotel Mataram, Rabu (15/4).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang lebih akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan hingga tingkat kabupaten/kota.
Kegiatan lokakarya tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kominfotik NTB, perwakilan SKALA Jakarta, tim teknis Kementerian Dalam Negeri, Bappeda NTB, serta Dinas Kominfotik kabupaten/kota se-NTB. Fokus utama pertemuan adalah memperkuat integrasi data antarlevel pemerintahan.
Kepala Dinas Kominfotik NTB menegaskan bahwa penguatan Satu Data bukan hanya persoalan sistem, tetapi transformasi tata kelola pemerintahan.
“Ini bukan hanya soal sistem, tetapi bagaimana kita membangun tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa NTB telah memiliki dasar regulasi melalui Pergub NTB Nomor 45 Tahun 2021 tentang Satu Data, serta telah membentuk forum data, metadata, dan rencana aksi hingga 2029.
Dalam implementasinya, NTB Satu Data telah mencakup 921 jenis data dari 43 perangkat daerah, meliputi indikator pembangunan hingga prioritas nasional. Namun, tantangan utama masih terletak pada konsistensi dan pemanfaatan data lintas sektor.
“Tanpa komitmen kabupaten/kota, maka Satu Data hanya akan menjadi sistem, bukan gerakan,” tegasnya.
Sementara itu, Lead SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menekankan pentingnya integrasi dengan Portal PELITA Kementerian Dalam Negeri agar data dapat digunakan secara nasional.
“Integrasi diperlukan agar data yang tersedia benar-benar akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Integrasi ini dinilai penting untuk mempercepat pengambilan kebijakan berbasis data yang lebih presisi. Dengan sistem yang saling terhubung antara kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, proses perencanaan pembangunan diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien.
Selain itu, kolaborasi ini juga memperkuat transparansi data publik serta meningkatkan kualitas layanan pemerintahan berbasis digital di NTB.
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa integrasi ini bukan sekadar proyek teknologi, melainkan gerakan bersama membangun ekosistem data yang berkelanjutan. “Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah ke depan,” pungkasnya.
Penulis : Aini
Editor : Zainul Arifin
Komentar