SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemangkasan Dana Desa (DD) yang dialihkan untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu keresahan di tingkat desa. Aspirasi tersebut disampaikan sejumlah kepala desa di Jawa Timur kepada Anggota DPD RI, Lia Istifhama, karena dinilai mengganggu keberlanjutan pembangunan berbasis musyawarah warga.
Lia Istifhama mengungkapkan, keluhan datang dari kepala desa lintas kabupaten/kota dengan substansi yang relatif sama. Realokasi Dana Desa membuat sejumlah program prioritas desa terpaksa dihentikan, meski sebagian telah masuk tahap pelaksanaan.
“Para kepala desa menyampaikan bahwa kegiatan pembangunan yang sudah disepakati melalui musyawarah desa tidak bisa dilanjutkan karena anggaran tiba-tiba berkurang signifikan,” kata Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, dalam keterangan kepada media, Selasa (20/1/2026).
Menurut Lia, Dana Desa selama ini menjadi tulang punggung pembangunan desa, mulai dari infrastruktur dasar hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemotongan anggaran tanpa skema transisi yang jelas dinilai berisiko melemahkan kemandirian desa.
Selain pemangkasan, desa juga dibebani berbagai program mandatori dari pemerintah pusat, seperti percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta layanan kesehatan berbasis posyandu. Kondisi ini membuat ruang fiskal desa semakin terbatas.
“Desa seolah hanya menjadi pelaksana program pusat, sementara kebutuhan riil masyarakat setempat tidak seluruhnya terakomodasi. Ini yang menjadi kegelisahan para kepala desa,” ujar Lia.
Ia menilai, pengalihan Dana Desa untuk KDMP perlu dievaluasi agar tetap sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan penguatan otonomi dan pembangunan dari bawah.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Lia memastikan akan membawa persoalan ini ke forum resmi DPD RI serta berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan.
“Saya akan memperjuangkan agar kebijakan nasional berpijak pada realitas desa. Hak desa atas alokasi anggaran harus tetap terlindungi,” pungkasnya.
Lainnya:
- Tekan Stunting, Bangkalan Genjot Tanam Padi Biofortifikasi Kaya Zat Besi
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
