MADIUN,RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun memperkuat komitmen kolaborasi dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Madiun dan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Nurul Hayat Surabaya. Penandatanganan berlangsung di Pendopo Muda Graha, Selasa (23/9/2025), dihadiri jajaran pejabat daerah, perwakilan Bapas, dan Laznas Nurul Hayat.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut dua kerja sama tersebut saling melengkapi. Kesepakatan pertama menitikberatkan pada pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan kesepakatan kedua menyasar program sosial, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
“Kesepakatan pertama tentang pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. Harapannya, pidana tidak hanya soal efek jera, tetapi juga memberi ruang pendidikan dan pembinaan agar anak bisa tumbuh menjadi generasi lebih baik,” ujar Bupati Hari.
Menurutnya, pendekatan ini mencerminkan keadilan yang lebih humanis, khususnya bagi anak yang membutuhkan pendampingan intensif untuk menghindari stigma sosial. “Ini merupakan wujud implementasi keadilan yang humanis, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum,” tegasnya.
Kesepakatan kedua terkait kolaborasi Pemkab Madiun dengan Laznas Nurul Hayat di bidang pembangunan sosial. Sebagai lembaga yang bergerak di pemberdayaan masyarakat, Nurul Hayat diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Bupati Hari memberikan apresiasi atas kontribusi nyata Nurul Hayat di berbagai lini, mulai dari rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, hingga kegiatan dakwah dan penguatan ekonomi umat. “Kita bekerja sama agar menjadi lebih kuat. Ini irisan positif, salah satunya melalui kegiatan pesantren yang diselenggarakan Nurul Hayat di Bapas Kelas II Madiun,” tambahnya.
Ketua Bapas Kelas II Madiun, Agus Yanto, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari program nasional pembangunan di bidang hukum. Ia menegaskan bahwa paradigma pemidanaan kini mulai bergeser.
“Paradigma baru nanti efektif 2 Januari 2026. Pidana alternatif akan diberlakukan, meliputi pidana denda, pengawasan, dan kerja sosial. Kami di Bapas berperan sebagai pembimbing, sementara kejaksaan sebagai pengawas, semua harus bersinergi,” jelas Agus.
Kerja sama ini juga membuka ruang inovasi pembinaan melalui kegiatan produktif yang tidak hanya menekankan efek jera, tetapi juga memberdayakan masyarakat.
Acara penandatanganan turut dihadiri Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, Sekda Kabupaten Madiun, Direktur Laznas Nurul Hayat Surabaya, Kepala Cabang Nurul Hayat, para staf ahli bupati, kepala OPD, camat se-Kabupaten Madiun, serta tamu undangan lain.
Bupati Hari optimistis, dua kesepakatan tersebut akan memberi dampak signifikan terhadap pembangunan sumber daya manusia sekaligus peningkatan kesejahteraan. “Dengan kolaborasi ini, kita bisa melangkah lebih cepat mewujudkan Madiun yang adil, sejahtera, dan berdaya saing,”pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar