Pengelolaan Hutan Rakyat Jatim Berstandar FSC, Khofifah Terima Penghargaan Asia Pasifik

Zainul Arifin - Redaksi

Rabu, 17 Desember 2025

URL berhasil dicopy

SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan kembali mendapat pengakuan internasional. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Forest Stewardship Council (FSC) Asia Pacific atas konsistensi Pemprov Jatim dalam mendukung penerapan Standar Pengelolaan Hutan Regional (SPHR) bagi petani hutan sepanjang 2024–2025.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi FSC Asia Pacific terhadap peran aktif Pemprov Jatim dalam pembinaan, pendampingan, serta penguatan kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) agar mampu menerapkan pengelolaan hutan berbasis Asia-Pacific Regional Forest Stewardship Standard (AP RFSS) dan sertifikasi Forest Stewardship Council Forest Management–Chain of Custody (FSC FM-CoC).

Penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, yang mewakili Gubernur Khofifah dalam acara Apresiasi Standar Sertifikasi FSC dan Kemitraan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPHH) bersama Kelompok Tani Hutan binaan Dinas Kehutanan Jatim. Acara tersebut digelar di Hotel Premier Place, Sidoarjo, Selasa (16/12).

Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani hutan, pendamping lapangan, pemerintah daerah, hingga dunia usaha yang selama ini konsisten menjaga keberlanjutan hutan rakyat di Jawa Timur.

“Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan dari FSC Asia Pacific. Ini bukan semata-mata untuk pemerintah daerah, tetapi juga untuk seluruh Kelompok Tani Hutan, para pendamping, mitra usaha, serta semua pihak yang berkomitmen menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Khofifah.

Menurutnya, kebijakan pengelolaan hutan di Jawa Timur selalu diarahkan pada keseimbangan antara pemulihan ekosistem dan manfaat sosial ekonomi. Prinsip tersebut menjadi landasan agar hutan tidak hanya lestari secara ekologis, tetapi juga memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat sekitar.

“Pemulihan ekosistem harus berjalan beriringan dengan dampak sosial dan ekonomi. Kita tidak bisa hanya menjaga hutan, tetapi juga memastikan masyarakat di sekitarnya mendapatkan manfaat yang adil dan berkelanjutan,” katanya.

Pendekatan tersebut, lanjut Khofifah, terbukti mampu meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi (NTE) produk hasil Kelompok Tani Hutan. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan capaian NTE KTH tertinggi di Indonesia. Pada 10 Desember 2024, Jawa Timur bahkan menerima penghargaan dari Menteri Kehutanan atas capaian NTE KTH sebesar Rp619,9 miliar atau setara 47,57 persen dari total nasional.

Kinerja tersebut terus berlanjut pada 2025. Berdasarkan data Sistem Informasi Monitoring Pengelolaan Hutan Lestari (SiMLuh) Kementerian Kehutanan, sepanjang Januari hingga 16 Desember 2025, NTE KTH Jawa Timur kembali menjadi yang tertinggi secara nasional dengan nilai mencapai Rp1,61 triliun atau berkontribusi 48,30 persen terhadap total NTE KTH nasional.

Selain dari sisi ekonomi, Jawa Timur juga menjadi provinsi terdepan dalam penerapan sertifikasi FSC pada hutan rakyat. Sejak 2023, luas hutan rakyat tersertifikasi FSC di Jawa Timur terus meningkat dan kini mencapai 20.531 hektare, atau lebih dari 55 persen total areal hutan rakyat bersertifikat FSC di Indonesia.

“Ketika pengelolaan hutan mengikuti standar FSC, kita tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga memperkuat ekonomi rakyat. Data NTE KTH yang tertinggi nasional menunjukkan bahwa kelestarian dan kesejahteraan dapat berjalan seiring,” tegas Khofifah.

Ia berharap penghargaan dari FSC Asia Pacific ini menjadi pemacu semangat bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga konsistensi pengelolaan hutan rakyat yang lestari, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi momentum untuk memastikan pengelolaan hutan tidak berhenti pada aspek kelestarian semata. Kita ingin hutan rakyat menjadi sumber kehidupan berkelanjutan, ekosistemnya pulih, masyarakatnya sejahtera, dan nilai ekonominya terus tumbuh,” pungkasnya.