JEMBER, RadarBangsa.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru dengan perputaran dana mencapai Rp4 triliun hingga Rp4,6 triliun per tahun. Angka ini bahkan melampaui total APBD Jember yang berada di kisaran Rp4,3 triliun, sekaligus menandai perubahan besar dalam model kebijakan layanan publik berbasis gizi dan ekonomi rakyat.
Proyeksi tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) ke SPPG Cahaya Sholawat Nusantara, Kamis (16/4/2026). Program MBG tidak hanya diposisikan sebagai intervensi kesehatan untuk anak sekolah, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi daerah yang menyentuh langsung petani, UMKM, hingga tenaga kerja lokal.
Kondisi ini menjadi penting mengingat persoalan kemiskinan dan pengangguran di daerah masih menjadi tantangan struktural. Dengan skema distribusi anggaran berbasis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah menargetkan adanya efek berganda terhadap perputaran ekonomi masyarakat bawah.
Bupati Jember, Gus Fawait, menilai program ini sebagai perubahan besar dalam pola pembangunan daerah. Menurutnya, dampaknya tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada peningkatan daya beli masyarakat.
“Ini adalah katalisator pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Perputaran uang sebesar itu akan langsung masuk ke kantong-kantong rakyat, meningkatkan pendapatan daerah, dan membuka lapangan kerja baru secara masif,” ujar Gus Fawait, Kamis (16/4/2026).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa desain anggaran MBG memang diarahkan untuk menguatkan ekonomi lokal. Sebanyak 93 persen dana disalurkan langsung ke SPPG dengan komposisi 70 persen untuk bahan baku, 20 persen operasional, dan 10 persen investasi infrastruktur.
“Setiap unit SPPG diproyeksikan menerima sekitar Rp1 miliar per bulan. Di Jember sudah berjalan 207 unit dari target 400 unit. Artinya, Rp207 miliar per bulan sudah berputar di ekonomi lokal,” jelas Dadan.
Dampak program ini mulai terlihat pada penyerapan tenaga kerja, terutama ibu rumah tangga dan warga berpenghasilan rendah yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Kondisi ini dinilai membantu menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Namun demikian, pemerintah tetap menekankan pengawasan ketat. BGN menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran standar pelayanan gizi dan meminta partisipasi publik dalam pengawasan kualitas makanan.
“Jika ada pelanggaran SOP, kami akan bertindak tegas. Kualitas gizi anak tidak boleh dikompromikan,” tegas Dadan.
Dengan skema tersebut, Jember kini diproyeksikan menjadi model nasional yang menggabungkan layanan kesehatan dan penguatan ekonomi rakyat dalam satu kebijakan terpadu.
Penulis : Herry
Editor : Zainul Arifin
