SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menghadiri Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-33 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Hotel Novotel Samator Surabaya pada Kamis, 29 Agustus 2024.
Dalam sambutannya di depan ratusan pengusaha dari berbagai wilayah Indonesia, Adhy Karyono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, serta perlunya kolaborasi dalam penyusunan regulasi sebagai langkah bersama untuk memajukan perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
“Dunia usaha adalah elemen penting, karena ekonomi tidak akan berjalan jika sektor usaha tidak bergerak. Saya yakin, Rakerkonas ini akan memberikan dampak positif,” ujar Pj. Gubernur Adhy.
Adhy juga menyampaikan bahwa regulasi yang mendukung pertumbuhan usaha menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia berkomitmen untuk menyediakan regulasi yang terbaik, terutama dalam hal peningkatan kemudahan perizinan dan kualitas layanan terkait dunia usaha.
“Jika diperlukan, kita akan melakukan terobosan. Bahkan, jika ada pengusaha yang merasa tidak puas dengan pelayanan DPMPTSP kami, mereka dapat berkoordinasi langsung dengan kami,” jelasnya.
Adhy Karyono mengakui bahwa seringkali ada keluhan dari pengusaha terkait perizinan. Oleh karena itu, dalam dua tahun terakhir, Pemprov Jatim telah melakukan reformasi dengan memperhatikan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan.
“Kami pastikan semua perizinan di Jawa Timur, khususnya yang berada di bawah wewenang kami, tidak akan melebihi Standar Operasional Prosedur (SOP). Seperti diketahui, sistem pelayanan satu atap sangat bergantung pada persyaratan atau regulasi dari Kabupaten/Kota hingga pemerintah pusat,” tambah Pj. Gubernur Jatim.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Jatim serius dalam mengawal setiap investasi yang masuk ke Jawa Timur. Hasilnya, realisasi investasi di Jawa Timur pada Triwulan II Tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan sebesar 14,3% (y-o-y).
“Kami betul-betul mengawal setiap investor, baik asing maupun dalam negeri, untuk memastikan usaha mereka berjalan lancar. Kami menjaga semua aspek makro-ekonomi serta regulasi terkait perizinan,” tegasnya.
Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jatim untuk terus membangun iklim investasi yang kondusif bagi para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan II 2024 yang tumbuh sebesar 2,87% (q-to-q), atau 4,98% (y-on-y), dan 4,90% secara kumulatif, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa.
Pada akhir sambutannya, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh peserta Rakerkonas APINDO ke-33, serta mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Surabaya, Jawa Timur sebagai tuan rumah tahun ini.
“Semoga Rakerkonas ini berjalan dengan baik. Kami berharap kebersamaan ini tidak hanya terjalin saat penentuan UMK, tetapi juga dalam mendukung kontribusi pengusaha bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.
Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, sejalan dengan Adhy, menyampaikan komitmen APINDO dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja dan pengembangan tenaga kerja terampil yang berdaya saing.
“Kita sedang berjuang, seperti dalam sebuah peperangan, untuk meningkatkan perekonomian kita,” kata Shinta.
Ia menambahkan bahwa momen pergantian kepemimpinan saat ini adalah waktu yang tepat bagi APINDO untuk turut mengawal berbagai kebijakan baru. Kepemimpinan baru membuka peluang lebih besar bagi pengusaha untuk berperan sebagai mitra pemerintah.
“Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu bertindak dan berkontribusi untuk Indonesia yang kita cintai,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Rakerkonas APINDO ke-33 berlangsung selama tiga hari, dari 28 hingga 30 Agustus 2024, diikuti oleh 567 pengusaha dari 32 provinsi di Indonesia. Acara ini juga diisi dengan kehadiran 40 tenant UMKM sebagai bentuk dukungan APINDO terhadap UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
