JEMBER, RadarBangsa.co.id – Ribuan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) menggelar aksi damai di halaman DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026). Lebih dari 10 ribu peserta menyuarakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah pusat.
Aksi tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, pedagang, pemuda, Generasi Z, ibu rumah tangga, hingga pekerja dan pemasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain menyatakan dukungan, massa juga membawa delapan poin aspirasi yang menyoroti tata kelola pelaksanaan program di lapangan.
Dalam pernyataannya, FMJM menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan yang dijalankan Badan Gizi Nasional, terutama dari tingkat pusat hingga dapur produksi SPPG. Mereka menilai pembenahan diperlukan agar program MBG berjalan lebih transparan, efektif, dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Kabupaten Jember, H. Ahmad Halim, menerima langsung aspirasi massa aksi tersebut. Ia memastikan seluruh masukan akan diteruskan ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.
“Kami akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden. Dalam demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, namun saling menghormati tetap harus dijaga,” ujar Ahmad Halim.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan pendukung program, termasuk sistem kebersihan dan pengelolaan sampah di sekitar dapur MBG, agar standar higienitas tetap terjaga.
Di sisi lain, pelaksanaan program di tingkat dapur SPPG di Jember juga menghadapi persoalan regulasi. Pemilik SPPG Dapur Bintoro 1 Jember, H. Ahmad Sudiono, mengeluhkan kebijakan terbaru yang dinilai tidak selaras dengan petunjuk teknis sebelumnya.
Menurutnya, surat edaran dari Badan Gizi Nasional terkait penghentian biaya sewa dan insentif selama masa libur sekolah, tetapi tetap mewajibkan tenaga kerja masuk, menimbulkan ketidakpastian operasional.
“Di satu sisi insentif dan biaya sewa dihentikan karena alasan libur sekolah, tetapi seluruh staf tetap diminta masuk kerja,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha, terlebih banyak pelaku dapur yang telah menginvestasikan dana besar melalui pembiayaan mandiri maupun pinjaman.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jember, Suciati, S.Pd, menilai evaluasi berkala perlu dilakukan agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan. Ia menyebut keberadaan 209 dapur SPPG di Jember telah menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja lokal.
“Bisa dibayangkan kalau program ini terganggu, bagaimana nasib ribuan relawan yang menggantungkan pendapatan dari SPPG,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah penyesuaian yang terjadi di lapangan merupakan bagian dari pembinaan teknis, termasuk perbaikan sistem pembuangan limbah dan penataan kembali standar operasional dapur.
Penulis : Herry
Editor : Zainul Arifin
Komentar