TANGERANG SELATAN, RadarBangsa.co.id – Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema penguatan demokrasi Pancasila di Swiss-Belhotel Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Forum intelektual tersebut menghadirkan akademisi, pengamat politik, serta anggota parlemen untuk membahas tantangan dan arah masa depan demokrasi Indonesia di tengah dinamika politik kontemporer.
Diskusi ini menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi modern. Sejumlah narasumber menyampaikan pandangan kritis terkait tantangan demokrasi, mulai dari pragmatisme politik hingga pentingnya penguatan nilai kebangsaan dalam sistem pendidikan.
Dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah tokoh, di antaranya pengamat politik Rocky Gerung dan sosiolog Robertus Robet. Dari unsur parlemen turut hadir Ketua Kelompok III Badan Pengkajian MPR Yasonna Laoly, anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira, Hasan Basri, Guntur Sasono, Heri Gunawan, Endang Maria Astuti, Saadiah Uluputty, serta anggota DPD RI Denty Eka Widi Pratiwi dan Lia Istifhama.
Ketua Kelompok Diskusi MPR Yasonna Laoly menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan regulasi. Menurutnya, praktik demokrasi yang sehat juga sangat ditentukan oleh implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan politik sehari-hari.
Ia menjelaskan, sejak era Reformasi 1999 Indonesia telah menjalani perjalanan panjang dalam memperkuat sistem demokrasi. Berbagai regulasi, termasuk undang-undang pemilu, terus disempurnakan guna memastikan kedaulatan rakyat dapat berjalan secara efektif.
“Penguatan demokrasi tidak hanya soal undang-undang, tetapi juga bagaimana praktiknya berjalan di masyarakat. Karena itu kami mengundang akademisi dan pakar agar kajian Badan Pengkajian MPR menjadi lebih komprehensif,” ujar Yasonna dalam forum diskusi tersebut.
Menurutnya, perspektif akademik diperlukan agar sistem checks and balances dalam demokrasi Indonesia dapat berjalan secara seimbang. Hasil diskusi ini diharapkan menjadi referensi penting bagi MPR dalam merumuskan kajian mengenai arah demokrasi nasional ke depan.
Sementara itu, Rocky Gerung dalam paparannya menyoroti pentingnya penguatan kurikulum kebangsaan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi Pancasila. Ia menilai nilai-nilai fundamental dalam Pancasila harus terus dipahami secara mendalam oleh masyarakat.
Menurut Rocky, dari lima sila Pancasila terdapat dua prinsip yang memiliki kedudukan sangat mendasar secara historis maupun filosofis, yakni sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Dua sila ini memiliki kedudukan fundamental karena berkaitan langsung dengan nilai kemanusiaan dan keadilan yang bersifat universal,” ujarnya.
Ia juga mengaitkan prinsip tersebut dengan gagasan filsuf politik John Rawls mengenai difference principle, yaitu konsep yang menekankan bahwa kebijakan sosial seharusnya memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat paling rentan.
Dalam forum yang sama, anggota DPD RI Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan diskusi tersebut. Ia menilai forum intelektual semacam ini penting untuk memperkaya perspektif kebangsaan di tengah dinamika politik nasional.
“Saya sangat mengapresiasi Prof. Yasonna yang menghadirkan diskusi intelektual bersama narasumber yang memiliki kapasitas akademik kuat. Forum seperti ini penting untuk memperkuat pemikiran kebangsaan,” ujar senator asal Jawa Timur tersebut.
Ning Lia juga menyoroti tantangan demokrasi Indonesia yang saat ini dihadapkan pada meningkatnya pragmatisme politik serta pola politik transaksional. Kondisi tersebut, menurutnya, turut memengaruhi preferensi politik masyarakat dalam menentukan pilihan.
Ia menjelaskan, fenomena tersebut berkaitan dengan budaya immediacy, yakni kecenderungan masyarakat yang mengharapkan respons cepat dari pemimpin melalui program-program yang memberikan manfaat langsung dalam jangka pendek.
Akibatnya, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik belum sepenuhnya stabil. Masyarakat sering kali menilai kepemimpinan berdasarkan manfaat yang dapat dirasakan secara cepat, bukan pada visi jangka panjang pembangunan bangsa.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pola politik yang terlalu pragmatis berpotensi menimbulkan praktik tawar-menawar politik yang tidak sehat dalam sistem demokrasi.
Karena itu, Ning Lia menekankan pentingnya menghadirkan tokoh-tokoh dengan jiwa kenegarawanan dalam proses demokrasi. Menurutnya, pemimpin sejati tidak hanya memikirkan kekuasaan, tetapi juga masa depan bangsa dan generasi berikutnya.
“Yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah pemimpin yang berpikir untuk negara dan generasi berikutnya, bukan sekadar memikirkan kekuasaan,” tegasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar