JAKARTA, RadarBangsa.co.id — Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS) menutup perjalanan satu dekade organisasinya dengan langkah strategis: mengonsolidasikan infrastruktur komunikasi pemerintah yang melibatkan ribuan pejabat fungsional Pranata Humas di seluruh Indonesia. Upaya ini dipandang krusial untuk memastikan narasi kebijakan negara terorkestrasi secara padu, relevan, dan konsisten menjelang implementasi program prioritas nasional tahun 2026.
Arah strategis tersebut mengemuka dalam Konvensi Humas Pemerintah 2025 yang digelar di Manhattan Hotel, Jakarta, Kamis (18/12). Mengusung tema “Merawat Dialog Publik, Membangun Reputasi Indonesia”, forum ini mempertemukan regulator kebijakan komunikasi, praktisi humas pemerintah lintas instansi, hingga perwakilan platform global. Kegiatan ini juga mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pimpinan, sebagai bagian dari komitmen memperkuat sinergi komunikasi publik pusat dan daerah.
Menteri Komunikasi dan Digital yang diwakili Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) menegaskan bahwa ribuan Pranata Humas di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah merupakan aset strategis negara. Tantangan utama ke depan, menurutnya, bukan lagi sekadar produksi informasi, melainkan membangun dan menjaga kepercayaan publik.
“Tantangan ke depan bukan lagi soal produksi konten, tapi memenangkan kepercayaan. Dengan ribuan personel, kita punya potensi besar. Kuncinya adalah orkestrasi agar pusat dan daerah satu frekuensi,” ujar Dirjen KPM dalam arahannya.
Gambaran kekuatan komunikasi negara juga disoroti Deputi Badan Komunikasi Pemerintah, Noudhy Valdryno. Ia menilai pemerintah unggul secara kuantitas dengan jejaring komunikasi di lebih dari 1.000 instansi. Namun keunggulan tersebut, kata dia, harus diimbangi perubahan cara kerja di tengah disrupsi informasi yang kian cepat.
“Kita menang secara kuantitas. Ada seribu lebih instansi pemerintah yang bisa bersinergi. Tapi tantangan disrupsi saat ini menuntut kita bekerja tiga kali lipat lebih keras. Tidak bisa lagi kerja standar. Kita harus bergerak tiga kali lebih cepat dan tiga kali lebih terintegrasi agar narasi negara membanjiri ruang publik dengan positif,” tegas Noudhy.
Di usia IPRAHUMAS yang menginjak satu dekade, Ketua Umum IPRAHUMAS Fachrudin Ali Ahmad menilai konsolidasi ini harus dibarengi transformasi mentalitas. Ia mendorong pergeseran peran humas pemerintah dari sekadar fungsi seremonial menjadi aktor strategis pembentuk reputasi bangsa.
“Sudah saatnya kita kubur mentalitas humas sebagai pemadam kebakaran atau pelengkap acara. Ribuan Pranata Humas harus bertransformasi menjadi arsitek reputasi bangsa. Kita adalah penjaga nyala api kepercayaan publik. Jika kita tidak mendesain narasi dengan cerdas, ruang publik akan diambil alih oleh kegaduhan,” kata Fachrudin.
Sebagai simbol penguatan kapasitas intelektual, konvensi ini juga ditandai dengan peluncuran buku antologi “Transformasi Kehumasan di Era Akal Imitasi (AI) dan Literasi Kesehatan Kehumasan”. Buku tersebut mencerminkan upaya komunitas Pranata Humas beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tantangan komunikasi modern.
Diskusi panel menghadirkan Ani Natalia Pinem dari Kementerian Keuangan, Wicaksono atau Ndoro Kakung, serta Imanuel Lamoa dari Meta Asia Pacific. Ani menekankan bahwa inti komunikasi publik terletak pada empati. “Masyarakat tidak butuh bahasa birokrasi yang dingin. Mereka butuh didengar. Senjata paling ampuh humas pemerintah bukan rilis pers, melainkan empati untuk memanusiakan kebijakan,” ujarnya.
Wicaksono mengingatkan pentingnya relevansi. “Jangan sampai humas pemerintah asyik sendiri. Kita harus masuk ke percakapan publik dengan bahasa yang membumi. Jika konten tidak relevan dengan kegelisahan warga, narasi pemerintah hanya jadi angin lalu,” katanya. Sementara itu, Imanuel Lamoa memaparkan strategi teknis agar pesan pemerintah selaras dengan algoritma platform digital sehingga menjangkau audiens yang tepat.
Rangkaian konvensi ditutup dengan sesi workshop bersama Shafiq Pontoh dari Provetic Indonesia yang menegaskan pentingnya adopsi teknologi. “AI adalah the ultimate game changer. Mustahil mengelola beban komunikasi modern secara manual. Humas pemerintah harus berteman dengan AI agar bisa respons cepat dan fokus pada strategi serta empati,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar