SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Anggota DPD RI Lia Istifhama mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan mengumpulkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar keamanan pangan dan pemenuhan gizi.
Menurut Ning Lia, langkah yang berada di bawah kendali Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program utama Presiden Prabowo Subianto.
“Langkah Pemprov Jawa Timur untuk mengumpulkan seluruh pengelola SPPG ini sangat baik. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik, terutama dari sisi keamanan pangan dan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Ning Lia.
Ia menilai persoalan keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG perlu menjadi perhatian serius. Terlebih, kejadian serupa telah berulang di sejumlah daerah sehingga evaluasi menyeluruh diperlukan agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi.
“Masalah keracunan makanan ini memang sudah seharusnya menjadi perhatian serius. Apalagi kejadian serupa sudah berulang. Jangan sampai persoalan yang sama terus terjadi dan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” katanya.
Perhatian Lia juga tertuju pada kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Sidoarjo. Pada Rabu malam (2/9/2026), ia menjenguk sejumlah korban, termasuk santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam yang masih menjalani perawatan intensif.
Para santri dari pesantren tersebut menjadi kelompok korban dengan jumlah terbanyak, yakni lebih dari 400 santri. Kondisi itu, menurut Lia, menjadi pengingat agar pengawasan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan diperketat.
“Keprihatinan saya sangat mendalam kepada seluruh korban, khususnya anak-anak dan para santri yang harus menjalani perawatan. Semoga semuanya segera diberikan kesembuhan,” tuturnya.
Lia berharap evaluasi pemerintah menghasilkan langkah konkret, bukan hanya berhenti pada penanganan kasus. Pengawasan perlu diperkuat mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan, distribusi hingga makanan diterima penerima manfaat.
“Program MBG ini adalah program besar dan sangat baik karena menyangkut pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai tujuan baik dari program ini justru terganggu karena persoalan keamanan pangan,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar