SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Upaya memperkuat kemandirian gula nasional kembali mengemuka di Jawa Timur. Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menegaskan bahwa sektor gula membutuhkan pembenahan serius dari hulu hingga hilir, terutama dengan menempatkan petani tebu sebagai pusat kebijakan.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Direktur SGN, M. Fakhrur Rozi, di Surabaya, Kamis (02/04/2026). Dalam diskusi itu, Jawa Timur disebut bukan hanya daerah produksi, melainkan tulang punggung industri gula nasional.
Secara kronologis, pertemuan membahas posisi strategis Jawa Timur yang selama ini menyuplai lebih dari 50 persen kebutuhan gula rumah tangga nasional. Kondisi ini mempertegas peran provinsi tersebut sebagai episentrum industri gula, dengan dukungan petani, pabrik, dan kebijakan pemerintah.
Namun, Lia menilai capaian tersebut belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan. Ia menekankan bahwa tantangan utama justru berada pada kesejahteraan petani dan efisiensi sistem produksi yang masih perlu diperkuat.
“Jawa Timur ini bukan sekadar produsen, tetapi lumbung gula nasional. Maka penguatan sektor ini harus menjadi prioritas,” ujar Lia.
Ia menambahkan, kebijakan yang tidak berpihak pada petani berpotensi mengganggu stabilitas produksi nasional. Karena itu, intervensi pemerintah dinilai penting, mulai dari penyediaan benih unggul, akses teknologi, hingga intensifikasi pertanian.
“Interaksi dengan petani menjadi kunci. Kita tidak hanya bicara produksi, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka,” ungkapnya.
Selain isu pangan, Lia juga menyoroti arah baru kebijakan energi berbasis tebu. Produk turunan seperti molases dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bioetanol sebagai energi terbarukan.
Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas tebu.
“Orientasi ke depan bukan hanya gula, tetapi juga energi. Bioetanol menjadi peluang besar,” kata Lia.
Ia menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci agar Indonesia tidak terus bergantung pada produk mentah. Integrasi sektor pangan dan energi dinilai sebagai langkah strategis yang harus segera diwujudkan.
Dari sisi dampak, kebijakan ini tidak hanya menyentuh sektor ekonomi, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan masyarakat, termasuk peran perempuan dalam rantai industri gula.
“Banyak perempuan yang terlibat, baik sebagai petani maupun pelaku usaha. Ini menunjukkan sektor ini juga memiliki dimensi sosial yang kuat,” tambahnya.
Dengan posisi Jawa Timur yang dominan, arah kebijakan nasional di sektor gula dinilai akan sangat bergantung pada keberhasilan pengelolaan di daerah ini.
“Kalau dikelola serius, sektor gula ini bukan hanya menopang kebutuhan dalam negeri, tetapi juga bisa menjadi kekuatan ekonomi nasional,” pungkas Lia.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar