MATARAM, RadarBangsa.co.id – Ancaman bencana yang bisa datang kapan saja memaksa rumah sakit tak hanya siap secara medis, tetapi juga sistem. RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram menguji kesiapan itu melalui workshop Hospital Disaster Plan (HDP) dan simulasi darurat selama dua hari, 27–28 April 2026.
Langkah ini penting karena dalam situasi krisis, pelayanan kesehatan kerap menjadi titik paling krusial. Kegagalan sistem tanggap darurat bisa berdampak langsung pada keselamatan pasien dan keberlangsungan layanan publik.
Direktur RSUD, NK Eka Nurhayati, menegaskan kesiapsiagaan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kemampuan nyata yang harus diuji.
“Rumah sakit harus tetap beroperasi optimal saat bencana. Kesiapan itu tidak cukup di atas kertas, tetapi harus dilatih dan disimulasikan,” ujarnya.
Workshop ini menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi kebijakan nasional terkait kesiapsiagaan fasilitas kesehatan. Fokusnya adalah mengubah dokumen HDP menjadi panduan operasional yang bisa dijalankan dalam hitungan menit saat krisis terjadi.
Kegiatan menghadirkan tim ahli dari Universitas Gadjah Mada, khususnya Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Materi yang diberikan mencakup penguatan sistem komando insiden (Incident Command System), analisis risiko berbasis Hazard Vulnerability Analysis, hingga pengukuran keamanan rumah sakit.
Hari pertama diisi dengan penguatan konsep dan identifikasi risiko yang berpotensi terjadi di lingkungan rumah sakit. Peserta diajak memetakan skenario krisis, mulai dari bencana alam hingga lonjakan pasien darurat.
Memasuki hari kedua, simulasi Table Top Exercise digelar. Dalam skenario ini, peserta diuji merespons situasi darurat secara real time, termasuk pengambilan keputusan cepat, koordinasi lintas unit, hingga distribusi sumber daya.
Sebanyak 96 peserta terlibat, mulai dari direksi, tenaga medis, hingga unit pendukung. Keterlibatan lintas sektor ini penting untuk memastikan tidak ada celah koordinasi saat kondisi darurat benar-benar terjadi.
Dalam simulasi, peserta mempraktikkan mobilisasi tenaga medis, logistik, hingga farmasi dalam waktu singkat. Integrasi antarunit—mulai dari layanan medis, keperawatan, hingga keamanan—menjadi fokus utama agar respons berjalan efektif.
Kegiatan ini juga melibatkan pemangku kepentingan eksternal seperti Dinas Kesehatan NTB, Basarnas, dan BPBD. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri oleh rumah sakit, tetapi membutuhkan sistem terpadu.
Hasil dari kegiatan ini berupa dokumen HDP yang siap diuji, peta peran yang lebih jelas, serta rencana aksi terintegrasi. Dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam simulasi lapangan maupun kondisi darurat nyata.
Bagi masyarakat, langkah ini memberi jaminan bahwa layanan kesehatan tetap berjalan meski dalam situasi krisis. Sistem yang terlatih dan teruji diharapkan mampu menekan risiko korban dan menjaga keselamatan pasien.
“Tujuan akhirnya adalah keselamatan pasien dan keberlanjutan layanan. Itu yang harus kita pastikan,” pungkas Eka Nurhayati.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar