Sidang Isbat Nikah Terpadu di Pacitan, Buku Nikah dan KK Langsung Terbit

Rabu, 11 Februari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sidang isbat nikah terpadu di Pendopo Kabupaten Pacitan diikuti 12 pasutri, Rabu (11/2). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Sidang isbat nikah terpadu di Pendopo Kabupaten Pacitan diikuti 12 pasutri, Rabu (11/2). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

PACITAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Pacitan bersama Pengadilan Agama (PA) Pacitan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pacitan menggelar sidang isbat nikah terpadu di Pendopo Kabupaten Pacitan, Rabu (11/2). Sebanyak 12 pasangan suami istri yang sebelumnya menikah secara agama kini resmi tercatat secara hukum negara.

Kegiatan bertajuk layanan terpadu “Semar Rukun” itu dibuka Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumrambah. Program ini menyasar pasangan yang belum mengantongi buku nikah sehingga belum memiliki kepastian administrasi kependudukan.

“Ini merupakan wujud pelayanan publik yang mudah, efektif, dan efisien. Masyarakat tidak perlu lagi menempuh birokrasi panjang dan terpisah-pisah,” ujar Gagarin saat membacakan sambutan Bupati Pacitan.

Sidang isbat nikah memberikan kepastian hukum atas perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama. Setelah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama, pasangan langsung mendapatkan buku nikah dari KUA, pembaruan Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, serta akta kelahiran anak dengan identitas orang tua lengkap.

Secara kronologis, para pasangan mengikuti proses persidangan untuk mengesahkan perkawinan mereka. Setelah putusan dibacakan, Kemenag menerbitkan buku nikah, sementara Dukcapil memperbarui dokumen administrasi kependudukan di lokasi yang sama.

Wakil Bupati menegaskan, tertib administrasi kependudukan menjadi kunci utama dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai pendidikan, kesehatan, jaminan sosial hingga perlindungan hukum. Tanpa dokumen resmi, masyarakat berpotensi terkendala dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.

Kolaborasi lintas instansi ini dinilai strategis karena memangkas waktu, biaya, dan hambatan birokrasi. Selain memberi kepastian hukum bagi pasangan suami istri, program ini juga menjamin status hukum anak, sehingga hak-hak sipilnya terlindungi.

“Dengan layanan terpadu ini, masyarakat tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diakui secara negara. Ini penting demi masa depan keluarga dan anak-anak,” pungkas Gagarin.

Penulis : Yuan

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan
Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak
PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan
PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani
DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah
Paripurna, Fraksi Golkar DPRD Ngawi Soroti Defisit RAPBD 2027, Usulkan Stadion Baru Berkapasitas 40.000 Penonton
HKG PKK ke-54, Luthfiana Lukman Hakim Perkuat Peran Keluarga di Bangkalan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:43

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:38

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:36

PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47

PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:31

DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Berita Terbaru