JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Gelombang aksi demonstrasi di sejumlah daerah pekan lalu meninggalkan catatan penting bagi bangsa. Selain menyuarakan aspirasi, sebagian aksi diwarnai kericuhan hingga menimbulkan kekhawatiran publik. Situasi ini mendorong berbagai pihak, termasuk organisasi pers, untuk mengambil peran menenangkan.
Kesadaran itulah yang melatarbelakangi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat pengurus harian secara daring melalui aplikasi Zoom pada Selasa (2/9/2025). Rapat tersebut diikuti Ketua Umum SMSI Firdaus, Dewan Pembina Reda Mathovani Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI serta Dewan Penasehat dan Dewan Pakar SMSI.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab moral menjaga ruang publik tetap sehat dan kondusif.
“SMSI sebagai organisasi pers terbesar di Indonesia harus menghadirkan suara yang menyejukkan. Kami mendorong dialog, meredam ketegangan, dan menyampaikan pandangan konstruktif untuk pemerintah maupun masyarakat pers,” ujar Firdaus.
Menurutnya, setiap langkah SMSI perlu berpijak pada aspirasi yang dihimpun dari berbagai kalangan. Karena itu, rapat pengurus harian menjadi pintu awal untuk menyerap pandangan Dewan Pembina dan Dewan Pakar sebelum pernyataan sikap nasional dirumuskan.
Dalam diskusi tersebut, Dewan Pakar SMSI, Prof. Henri Subiakto, menekankan agar media tetap menjaga demokratisasi tanpa terjebak dalam arus konflik.
“Setelah kerusuhan terjadi, pemerintah tetap harus menuntaskan kasus-kasus penting yang mendapat perhatian publik. Jangan sampai isu utama tenggelam hanya karena gelombang demo,” kata Henri.
Senada, Dewan Penasehat SMSI Prof. Taufiqurahman menilai aksi massa tetap harus dipandang sebagai bagian dari ekspresi demokrasi. Namun, ia menegaskan media perlu mengambil peran strategis dalam meredam potensi perpecahan.
“SMSI perlu menampilkan berita-berita yang solutif, meredakan. Informasi yang disajikan media siber hendaknya meneduhkan, bukan menambah perpecahan,” ucapnya.
Selain itu, rapat juga mengingatkan pentingnya media menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan posisi strategisnya, SMSI diharapkan dapat menyuarakan “stop kekerasan, stop provokasi, dan stop agitasi” demi menjaga keutuhan bangsa.
Sebagai tindak lanjut, SMSI akan menggelar Rapat Pleno Nasional pada Rabu (3/9/2025) dengan melibatkan pengurus daerah dari seluruh Indonesia. Forum ini ditujukan untuk menghimpun pandangan dan kondisi di masing-masing wilayah.
“Rapat pleno akan menjadi forum konsolidasi besar. Dari sana, SMSI akan menyusun pernyataan sikap resmi yang akan diumumkan pada Jumat (5/9/2025),” jelas Firdaus.
Ia menambahkan, dokumen sikap tersebut bukan sekadar respons sesaat, melainkan refleksi moral bersama yang diharapkan memberi rekomendasi nyata bagi pemerintah dan masyarakat pers.
“SMSI ingin memastikan bahwa pernyataan sikap nanti benar-benar lahir dari kebersamaan, bukan hanya mewakili organisasi, tetapi juga suara rakyat. Media harus menjadi penguat demokrasi sekaligus perekat persatuan bangsa,” tutup Firdaus.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
