SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Anggota DPD RI Lia Istifhama menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diusulkan pemerintah, termasuk rencana penerapan setiap hari Jumat sebagai bagian dari efisiensi energi nasional.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah adaptif pemerintah dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menjaga daya beli masyarakat, dengan sejumlah daerah termasuk Jawa Timur telah lebih dulu menerapkan skema serupa meski pada hari berbeda.
Pemerintah pusat disebut tengah mengkaji penerapan WFH ASN secara nasional sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah lebih awal menerapkan WFH setiap Rabu sebagai bentuk penyesuaian kerja birokrasi modern.
Lia Istifhama menilai kebijakan ini merupakan langkah “soft policy” yang cerdas karena tidak menaikkan harga BBM, melainkan mengatur pola konsumsi energi melalui perubahan sistem kerja.
Menurutnya, kebijakan ini tetap harus memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Ia mendorong adanya pola kerja bergilir atau shifting pada instansi tertentu agar pelayanan darurat dan kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
Sistem shifting dinilai relevan untuk sektor layanan publik 24 jam seperti kepolisian, layanan darurat, PLN, hingga pemadam kebakaran yang memang sudah memiliki pola kerja bergilir dan dasar hukum yang jelas.
Ia juga menegaskan bahwa implementasi WFH tidak boleh menurunkan produktivitas ASN, melainkan menjadi momentum reformasi budaya kerja berbasis target dan digitalisasi layanan.
Secara nasional, kebijakan WFH ASN dinilai berpotensi mengurangi konsumsi BBM sektor transportasi harian aparatur negara, sekaligus mendukung agenda efisiensi anggaran dan pengendalian energi di tengah dinamika ekonomi global.
Namun, tantangan utama terletak pada penyesuaian sistem kerja dan pengawasan kinerja ASN agar tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan.
Sejumlah kajian kebijakan publik menyebutkan bahwa pengurangan mobilitas harian ASN berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi penggunaan energi nasional, terutama pada sektor transportasi perkotaan yang selama ini menjadi penyumbang konsumsi BBM terbesar.
Di Jawa Timur, penerapan WFH yang telah berjalan setiap Rabu juga dipandang sebagai laboratorium kebijakan untuk melihat efektivitas kerja jarak jauh di lingkungan birokrasi, sekaligus mendorong percepatan digitalisasi layanan pemerintahan.
Pendekatan sistem shifting yang disoroti juga dianggap selaras dengan prinsip perlindungan pekerja dalam regulasi ketenagakerjaan, terutama untuk memastikan keseimbangan antara jam kerja, produktivitas, dan perlindungan kesehatan pekerja.
Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan WFH ASN bukan hanya soal penghematan energi, tetapi juga transformasi sistem kerja birokrasi menuju efisiensi jangka panjang yang berkelanjutan.
Implementasi kebijakan ini masih akan menunggu evaluasi lanjutan dari pemerintah pusat dan daerah terkait efektivitasnya nasional.
Lia menegaskan bahwa kombinasi WFH dan sistem kerja shifting dapat menjadi solusi tengah antara efisiensi energi dan keberlanjutan layanan publik. “Kuncinya ada pada pengaturan yang tepat, bukan sekadar mengurangi hari kerja,” ujarnya.
Editor : Zainul Arifin
Komentar