SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan keberhasilan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak diukur dari tingginya jabatan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Subandi saat mengambil sumpah dan janji jabatan pejabat Pemkab Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (26/8/2026). Dalam agenda tersebut, 10 pejabat pimpinan tinggi pratama, sekitar 150 pejabat administrator dan pengawas, serta enam pejabat fungsional di lingkungan BPBD Kabupaten Sidoarjo dilantik.
Subandi meminta pelantikan tidak berhenti sebagai seremoni pergantian posisi. Menurutnya, jabatan merupakan amanah sekaligus kepercayaan masyarakat yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.
“Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Bukan hanya kehormatan semata, namun juga kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Juga harapan masyarakat kepada pemerintah yang bekerja secara nyata dan memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Subandi.
Ia mengingatkan agar birokrasi tidak terjebak pada rutinitas dan sekadar mengejar penyelesaian administrasi. Setiap program dan kebijakan pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas serta berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
“Ukuran keberhasilan pejabat adalah dari dampak positif yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Untuk mencapai hal tersebut, Subandi meminta jajaran Pemkab Sidoarjo memperkuat koordinasi dan komunikasi. Kekompakan, menurut dia, perlu dibangun mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintahan di tingkat kecamatan.
Koordinasi yang solid diperlukan agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan kerja yang terintegrasi, pelayanan publik diharapkan dapat diberikan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Subandi juga menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat organisasi, mempercepat pembangunan, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Mutasi ini sudah biasa. Ini untuk membangun kekuatan, percepatan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan harmonisasi dengan DPRD, serta merangkul APH di Sidoarjo,” ujarnya.
Harmonisasi dengan DPRD dan sinergi bersama aparat penegak hukum (APH) juga menjadi perhatian Subandi. Ia menilai pemerintahan daerah membutuhkan kerja bersama lintas lembaga agar kebijakan pembangunan berjalan efektif dan tetap berada dalam koridor aturan.
Para pejabat yang baru dilantik pun diminta segera menjalankan tugas dan tidak bekerja secara sektoral. Subandi menekankan seluruh perangkat pemerintahan harus bergerak dalam satu arah dengan komitmen yang sama untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan koordinasi dan kekompakan yang semakin baik, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar