JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Iuran keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP) senilai sekitar Rp16,7 triliun memicu pro dan kontra di masyarakat. Sebagian kalangan mempertanyakan urgensi membantu forum internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sementara kondisi ekonomi dan sosial AS sendiri dinilai masih menghadapi berbagai persoalan.
Sorotan terhadap kebijakan ini datang dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau Ning Lia. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto mencermati secara serius dinamika pro dan kontra terkait keputusan bergabung dalam Board of Peace.
“Pro dan kontra yang berkembang tidak bisa hanya dilihat dari sisi dukungan. Suara yang menolak juga perlu dibaca sebagai bagian dari aspirasi publik dalam sistem demokrasi,” kata Ning Lia di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Ning Lia menekankan, perbedaan pandangan publik harus menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Ia menilai respons masyarakat erat kaitannya dengan posisi strategis Indonesia di mata internasional, terutama dalam isu perdamaian pascakonflik Palestina yang selama ini menjadi perhatian publik.
Menurut Ning Lia, keterlibatan Indonesia dalam forum internasional tidak boleh mengaburkan sikap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. Pernyataan ini muncul setelah beredarnya petisi di Change.org yang mendesak Presiden Prabowo menarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace.
“Petisi ini harus dibaca sebagai sinyal aspirasi publik. Apalagi inisiator Board of Peace memiliki catatan kebijakan luar negeri yang sering memicu perdebatan dalam konflik global,” tegas putri ulama besar KH Maskur Hasyim itu.
Ning Lia juga menyoroti kondisi keuangan Indonesia yang masih terbatas. Pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengusulkan bantuan terhadap Palestina dilakukan secara bertahap, karena anggaran Rp16,7 triliun tergolong sangat besar. Dana tersebut setara dengan iuran Indonesia selama 500 tahun di Sekretariat ASEAN atau sekitar 50 tahun iuran di PBB.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengucurkan dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,7 triliun. Ia menyarankan Indonesia menjadi anggota biasa terlebih dahulu sambil memantau arah, tujuan, dan akuntabilitas forum.
“Sebaiknya kita menjadi anggota biasa dulu. Kita lihat dulu Board of Peace ini arahnya ke mana dan apakah benar-benar berpihak pada Palestina,” ujarnya dalam keterangan video, Sabtu (31/1/2026).
Dino menambahkan, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah mendesak, termasuk penanganan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera. “Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi. Pemerintah juga perlu menyiapkan dana cadangan darurat untuk menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem dan perubahan iklim,” pungkasnya.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
