BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Bangkalan menerima kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Pendopo Agung, Kamis (25/9/2025). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, setelah sebelumnya meninjau Rest Area Suramadu dan Terminal Tipe A di akses Jalan Suramadu.
Turut mendampingi, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Moh. Fauzan Ja’far, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah pejabat kementerian juga hadir, di antaranya dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Balai Besar Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur.
Dalam paparannya, Bupati Lukman menyampaikan beberapa persoalan mendesak di Bangkalan. Salah satunya keterbatasan akses air bersih. Hingga kini, cakupan layanan PDAM baru menjangkau sekitar 11 persen penduduk. Mayoritas desa masih mengandalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala desa dengan kapasitas terbatas.
“Kami berharap pengelolaan SPAM yang saat ini dikelola pusat dapat dihibahkan atau diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan air bersih masyarakat,” ujar Lukman Hakim.
Selain air bersih, Bupati menyoroti persoalan pengelolaan sampah. Menurutnya, Bangkalan hingga kini belum memiliki fasilitas pengolahan sampah terpadu. Padahal, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas lima hektare untuk mendirikan fasilitas pengolahan yang terintegrasi. Ia juga mengusulkan agar Terminal Tipe A yang kurang termanfaatkan dialihfungsikan menjadi pusat pengolahan sampah terpadu sekaligus dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy).
Sorotan lain adalah pemanfaatan Rest Area Suramadu. Lahan seluas 14 hektare tersebut hingga kini belum dikelola secara optimal. Bupati menilai kawasan itu berpotensi menjadi destinasi wisata baru, pusat ekonomi, sekaligus area pengembangan Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
“Untuk revitalisasi tiga fasilitas strategis tersebut akan segera kami lakukan dengan berkolaborasi berbagai pihak sehingga dapat termanfaatkan untuk percepatan pembangunan Bangkalan,” tegas Lukman.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat agar pembangunan di Bangkalan sejalan dengan daerah lain di Jawa Timur. Dukungan itu termasuk proyek-proyek prioritas dalam Perpres No. 80 Tahun 2019, seperti pengembangan Pelabuhan Bulupandan dan pembangunan Islamic Centre.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyatakan komisinya siap memberikan dukungan penuh. Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat Bangkalan harus menjadi prioritas bersama.
“Prinsipnya kami mendukung agar kebutuhan dasar masyarakat Bangkalan, khususnya air bersih, pengelolaan sampah, dan pengembangan infrastruktur dapat segera terealisasi. Hal ini memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan skema terbaiknya,” tegas Syaiful Huda.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
