SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dalam pelaksanaan GPM di Taman Mundu, Surabaya, Selasa (23/9/2025).
Khofifah menyampaikan, hingga akhir September 2025, sudah ada 828 titik GPM yang digelar serentak di seluruh Jawa Timur. Program ini dinilai penting untuk memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat sekaligus menjaga daya beli.
“Ini adalah upaya nyata agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Dari 828 titik itu, penyelenggaraannya tersebar di kecamatan, Koramil, Polsek, hingga beberapa lokasi lain,” ujar Khofifah.
GPM di Jawa Timur melibatkan banyak pihak. Data Pemprov menunjukkan, dari 828 titik GPM, sebanyak 222 digelar di kantor kecamatan, 212 di Koramil, 378 di Polsek, dan sisanya tersebar di 16 titik lain. Setiap titik disediakan pasokan rata-rata tiga ton beras, hasil inisiatif Perum Bulog Kanwil Jatim.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, hingga Bulog menjadi kunci agar harga bahan pokok terkendali dan bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Pada GPM di Taman Mundu, Bulog menyalurkan 10 ton beras SPHP kemasan 5 kilogram dengan harga Rp55.000 per sak. Selain beras, dijual pula minyak goreng kemasan 1 liter seharga Rp15.000, gula pasir 1 kilogram Rp17.500, serta komoditas lain di bawah harga pasar.
Khofifah menegaskan GPM bukan hanya acara seremonial, tetapi langkah nyata dalam memperkuat distribusi pangan. Jawa Timur saat ini tercatat sebagai salah satu provinsi dengan surplus beras. Dari Januari hingga September 2025, produksi gabah mencapai 8,82 juta ton setara 5,1 juta ton beras. Dengan kebutuhan 3,43 juta ton, Jatim surplus lebih dari 1,6 juta ton.
Meski demikian, distribusi dinilai masih perlu percepatan. Berdasarkan data Bulog, penyaluran beras SPHP di Jatim baru mencapai 25,07 persen dari target hingga akhir tahun.
“Produksi melimpah harus diikuti distribusi yang cepat dan merata. Saya minta semua pihak mempercepat penyaluran, termasuk memaksimalkan aplikasi Klik SPHP agar lebih transparan,” tegas Khofifah.
Menurut Khofifah, stabilitas harga bahan pokok berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan II 2025, perekonomian Jawa Timur tumbuh 3,09 persen, tertinggi di Pulau Jawa. Sementara realisasi investasi meningkat 7,2 persen dan kinerja ekspor naik 20,96 persen.
Selain itu, inflasi Jawa Timur pada Agustus 2025 tercatat 2,17 persen (year-on-year) dengan deflasi bulanan 0,10 persen, menandakan harga pangan relatif terkendali.
“Pasar murah selalu disambut antusias warga, ini menandakan kebutuhan nyata sekaligus bukti hadirnya pemerintah di tengah masyarakat,” jelas Khofifah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi langkah Jawa Timur dalam menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, provinsi ini menjadi penyumbang terbesar produksi beras nasional.
“Hampir semua usulan Gubernur Jatim sudah direalisasikan, kecuali distribusi beras SPHP yang sedang diperbaiki. Saya sudah minta Bulog melaporkan distribusinya setiap hari,” kata Amran.
Ia menambahkan, Presiden memberi perhatian khusus kepada Jawa Timur karena kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional.
“Semua pihak harus mendukung agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Kita adalah pelayan rakyat,” pungkas Mentan.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
